LINTAS LIMBOTO (LIGO) – Danau Limboto merupakan salah satu dari 15 Danau di Indonesia yang diprioritaskan dan sudah masuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN). Terjadinya sedimentasi atau pendangkalan Danau menjadi masalah utama di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Bidang Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Prof. Winarni Monoarfa saat mengunjungi Danau Limboto. Sabtu (23/3/2019)
Prof. Winarni Monoarfa kepada lintasgorontalo.com menyampaikan, saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) akan segera membahas persoalan 15 Danau Kritis di Indonesia termasuk Danau Limboto. Dikatakannya ini adalah upaya Pemerintah dalam merehabilitasi Danau-Danau yang memang pada intinya memiliki potensi.
“Perhatian yang luar biasa dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Ibu Siti Nurbaya, khususnya untuk danau Limboto. Karena danau ini sudah masuk dalam 15 Danau prioritas di Indonesia dan sudah masuk dalam Kawasan Strategis Nasional. Kita juga rencananya Senin esok akan melakukan Rapat Koordinasi Nasional mengenai 15 Danau Prioritas, melibatkan para Menteri terkait yang nantinya menandatangani Kesepakatan Komitmen Bersama untuk perbaikan atau pelestarian danau. Termasuk mengundang para Gubernur yang terkait dengan 15 danau prioritas,” ungkap Prof. Winarni Monoarfa.
Danau Limboto sendiri dikatakan Prof. Winarni mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis, karena ada sekitar 11 Daerah Aliran Suangai (DAS) yang masuk ke Kawasan Danau Limboto.
“Kalau kita lihat memang danau yang punya sejarah ini memiliki peran dan fungsi sangat besar bagi Gorontalo. Tapi kita liat penyusutan luas Danau yang diakibatkan oleh Sedimentasi sangat cepat inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu, KLHK memberikan alokasi anggaran yang cukup besar untuk Rehabilitasi Lahan. Tahun ini 12.300 Ribu Hektar dan khusus untuk Limboto 5.000 Ribu hektar,” terang Winarni Monoarfa yang juga merupakan salah satu putri terbaik Provinsi Gorontalo.
“Dengan ini kami menginginkan ada penghijauan dari hulu, dan kemudian ada Kementerian terkait lainya akan memperbaiki fisik di daerah-daerah hilir,” sambungnya.
Lebih lanjut, mantan Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan, penanganan Danau Limboto bukan hanya menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun daerah. Tetapi juga menjadi tugas semua kalangan, termasuk masyarakat.
“Memang kita tidak bisa berharap sepenuhnya Danau Limboto ini hanya ditangani Pemerintah, tapi banyak Pemangku Kepentingan yang kita harapkan bisa berpartisipasi dalam menjaga Danau, termasuk masyarakat. Dukungan masyarakat sangatlah penting,” pungkas Prof. Winarni.
Dalam kunjungannya ke Kawasan Danau Limboto, Prof. Winarni Monoarfa menyempatkan melihat proses Pembuatan Biogas Berbahan Dasar Enceng Gondok dan Kotoran Sapi. Dirinya di dampingi langsung Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung (BPDAS-HL), Kepala Balai Wilayah Sungai Gorontalo dan Ketua Forum DAS Provinsi Gorontalo.
Laporan : Gilang
Editor : Bayu Supratna
Komentar