Medan – ligo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) soroti istilah “Ini Medan Bung” dan akronim SUMUT (segala urusan memakai uang tunai), yang dianggap membudaya di Sumatera Utara (Sumut).
Hal itu disorot Wakil Ketua KPK RI, Alexander Marwata, saat sambutan pada acara pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut Tahun 2022, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Selasa (22/2/2022).
Menurut Alexander, kedua istilah itu adalah budaya permisif, dan istilah yang menggambarkan bahwa seolah-olah Medan punya aturan sendiri.
“Ini menjadi PR kita semua. Ini bagaimana bisa merubah budaya permisif menjadi budaya yang ikut aturan,” ujarnya.
Kendati demikian, Alexander tetap mengingatkan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah agar sejarah kelam soal kasus korupsi di Sumut tidak terulang lagi.
“Ada pengalaman pahit untuk Sumut yang kepala daerahnya dua kali ditangkap KPK. Jangan ada hattrick lagi ya pak,” terangnya.
“Tapi Pak Edy nggak mudah. Ini Medan Bung. SUMUT, segala urusan memakai uang tunai dan disampaikan rasa-rasanya tidak ada perasan risih,” tambahnya.
Hal ini juga, sambung Alexander, tak terkecuali kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Semuanya harus mencegah korupsi, sehingga Sumut bebas dari korupsi.
“Pejabat lainnya juga yang bernaung di pemerintahan provinsi Sumut ini, harus cegah korupsi juga ya,” katanya.
Terkait pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dikomitmenkan 41 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut, Alexander mengaku senang.
Dia bahkan meminta agar masyarakat diajak dalam menyukseskan pencanangan zona integritas WBK dan WBBM itu.
“Ini nanti menjadi hadiah bagi Edy dan Musa yang akan berakhir 2023. Testimoni saja tidak cukup, tapi mudah-mudahan tidak hanya lips service saja. Ini PR jangka panjang saya kira,” cetusnya. #sdr/fen
Komentar