Gorontalo – ligo.id – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama aleg Deprov Gorontalo melakukan kunjungan kerja terkait konten penyiaran TV Kabel atau TV Berlangganan yang ada di Provinsi Gorontalo.
AW. Thalib mengatakan ada 190 TV Kabel kurang lebih terdata dan baru beberapa saja yang memiliki izin yang permanen sehingga masih dikategorikan sebagai pelaksanaan kegiatan yang ilegal.
“Saya berharap bahwa khindali bisa mengayomi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat ini mungkin dengan sistem kerja dan sebagainya agar terlepas dari kategori pelaksanaan tv illegal.” harap AW. Thalib. Minggu(25/4/2021)
Menurut, AW. Thalib kualitas penayangan bisa lebih di tingkatkan lagi baik kualitas gambar, konten berita dan lain sebagainya yang mungkin diperlukan oleh banyak masyarakat.
“Dan kita berharap ini mengacu pada Perda yang sudah berlaku, dan mengatur tentang pelaksanaan penyiaran TV Kabel tersebut.” ujarnya.
Ia menenkankan terkait aturan 10 persen konten bermuatan lokal harus bisa dijadikan semacam satu icon berita yang menonjol yang harus diperhatikan oleh setiap management.
“Kami melaksanakan kerjasama yakni dengan Khindali TV, dimana kami berharap semua anggota komisi bisa menyaksikan muatan berita dari Khindali tersebut yang bisa dijangkau oleh masing-masing Anggota di kediamannya.” Jelasnya.
Terkait iuran, kata AW. Thalib ini harus di ambil secara baik, memang tidak ada intervensi dari pemerintah tentang iuran akan tetapi ini harus di atur secara baik tetap dengan persaingan usaha yang sehat.
“Jangan ada wilayah-wilayah yang di monopoli oleh suatu perusahaan, kita harus bisa memprioritaskan layanan yang baik pada masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi yang positif dalam satu berita tersebut.” tandasnya. #vv/ed
Komentar