Soal Gaji Guru Honorer, Komisi I DPRD Bonebol: Menyesuaikan Kemampuan APBD

Bonebol – ligo.id – Sejumlah Guru Honorer menemui anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bonebol untuk mendiskusikan terkait honor di tahun 2021 silam.

Anggota Komisi I, Faisal Mohi yang menerima kunjungan dari beberapa guru honorer di Bonebol tersebut mengatakan, akan berkordinasi dengan pemda terkait aspirasi tenaga honorer.

“Alhamdulillah, setelah kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, memang ada penundaan pembayaran. Tetapi karena itu adalah hak mereka maka tetap wajib bagi pemerintah daerah untuk membayarkannya,” ucap Faisal Mohi. Senin (14/2/2022)

Faisal menjelaskan, memang pembayarannya ada keterlambatan sehingga masih membutuhkan proses. Dan pmbayaran ini pun, kata Faisal akan segera di tangani terutama dalam hak-hak dari tenaga honorer.

Baca juga :  Bupati Asahan Buka Festival Tari Gubang Tingkat SD dan SMP Negeri/Swasta se-Kabupaten Asahan

“Keterlambatan ini bukan karena disengaja, tetapi ada proses yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, sehingga saat ini mereka sementara berupaya melengkapi berkas tagihannya. Dan insyaAllah besok proses penagihan untuk honor bagi tenaga honorer,” jelas Faisal.

“Pada intinya tidak ada persoalan, semua akan terselesaikan, dan kami berharap kepada seluruh tenaga honorer yang telah mengabdi dengan sangat baik di daerah ini untuk tetap sabar menunggu, karena pemda tetap akan memenuhi hak atau gaji honorer selama 12 bulan untuk tahun 2021 dan 2022,” imbuhnya.

Aleg partai PPP itu mengakui memang nominal gaji yang diterima guru honorer harus menyesuaikan dengan kemampuan APBD Bonebol.

Baca juga :  Penyusunan RPJPD-RKPD Sangat Penting, Marten: Acuan Pelaksanaan Pembangunan

Kata dia, pemda bukan tidak berkeinginan menghargai dengan nominal standar UMP ataupun UMR, karena pembayaran tenaga honorer disesuaikan dengan kemampuan APBD.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Nadiem Makariem tahun 2022 ini akan menjamin Gaji Guru Honorer dari APBN melalui Anggaran DAU/DAK ke daerah-daerah.

“Memang masalah gaji mereka itu agak di bawah UMR atau UMP, tetapi ini tidak bisa kita larikan karena kondisi keuangan daerah kita memang tidak memungkinkan untuk membayar sesuai UMP atau UMR.” jelasnya.

“Soal besaran gaji honorer itu memang bukan karena pemerintah daerah tidak berkeinginan membayar seperti itu. Tapi memang kondisi keuangan kita tidak memungkinkan. Sementara personil honorer kita itu cukup banyak dan yang datang mengunjungi kita sekarang ini baru dari honorer fungsional dan guru-guru ” tambah Faisal. #fn/fen

Komentar