LIGO.ID – Jaminan dan perlindungan terhadap aktivitas pekerja formal dan informal sebagai tenaga kerja, direspon pemda kota Gorontalo dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Negara penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Walikota Gorontalo, Marten A. Taha, langkah tersebut diambil pemkot Gorontalo sebagai respon terkait persetujuan UU Cipta Kerja yang akan berdampak kepada kesejahteraan para pekerja yang ada di kota Gorontalo, apalagi masih dimasa pandemi Corona.
Apalagi reaksi yang muncul dari masyarakat, terutama buruh dan mahasiswa justru penolakan atas keputusan yang diambil Pemerintah Pusat dan DPR-RI. Aksi protes yang muncul, kata Marten menjadi persoalan baru yang harus dihadapi pemerintah daerah kota Gorontalo.
“Saat ini kita dihadapkan dengan masalah tentang disahkannya UU Cipta Kerja, dimana banyak reaksi yang muncul dari masyarakat yang terutama parah buruh, masyarakat dan mahasiswa yang melakukan demo termasuk di Gorontalo yang menentang dan memprotes UU Cipta Kerja tersebut.” ujar Marten usai menandatangani MoU dan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo. Jumat (9/10) lalu di Manado, Sulawesi Utara.
Maka dari itu, lanjut Marten menuturkan, pemerintah Kota gorontalo dengan BJPS Ketenagakerjaan bersinergi dalam rangka memberikan jaminan, sebagai perlindungan terhadap aktivitas tenaga kerja yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga.
Disisi lain, Marten Taha berharap, UU Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR RI Senin (5/10) lalu dapat secara terus menerus disosialisasikan oleh pemerintah, sehingga tujuan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian akan didukung masyarakat Indonesia.
“Saya berharap dengan sosialisasi yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat menjadi paham dengan UU Cipta Kerja ini menjadi UU yang memberi nilai tambah bagi kita menciptakan lapangan kerja untuk memacu pertumbuhan ekonomi dam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” harapnya. (vn/red)
Komentar