GORONTALO (LIGO) – Rapat Perdana Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo hadirkan sejumlah Instansi yang menjadi Mitra DPRD diantaranya, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama Gorontalo, BKKBN dan Poltekes Gorontalo. Selasa (08/10). Kantor Dewan Provinsi Gorontalo.
Dalam Rapat Koordinasi Bersama Intansi yang menjadi Mitra Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo itu, menjadi ajang Silaturahim dan pengenalan Anggota Komisi IV yang baru saja terbentuk.
Melalui Rapat Koordinasi itu, Komisi IV meminta Mitra-nya untuk melaporkan masalah dan kondisi yang dihadapi Mitra-nya dilapangan saat ini.
Kepala BPOM Gorontalo, Yudi Noviandi kepada Komisi IV melaporkan sejumlah masalah yang dihadapi oleh pihaknya terkait Tugas dan Wewenang yang menjadi target BPOM untuk Program 2019-2020.
Yudi melaporkan di Gorontalo saat ini masih marak ditemukan Kosmetik Berbahaya dan Mie yang dibuat menggunakan Bahan Berbahaya.
“Kami menemukan masih banyak Kosmetik yang memakai Bahan Berbahaya dan masih beredar di masyarakat Gorontalo dan Mie yang dibuat dengan mencampurkan Bahan Kimia yang berbahaya bagi tubuh,” ungkap Yudi.
Disamping masalah Kosmetik dan Makanan Berbahaya, dalam Rapat itu juga dilaporkan oleh BPJS bahwa saat ini BPJS mengalami Defisit.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Hamid Kuna mengatakan, sejumlah laporan masalah yang disampaikan oleh Mitra-nya terkait beredarnya Kosmetik Palsu, masalah Devisit BPJS, fasilitas Instansi dan sebagainya, akan ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi.
“Rapat Koordinasi sekaligus Silatuhrahim Pengenalan Anggota baru DPRD khususnya Komisi IV, dan beberapa hal yang disampaikan oleh Mitra tadi, akan Kami tindaklanjuti di Rapat selanjutnya, Kami akan mengundang Mereka lagi untuk Pembahasan yang lebih mendalam,” tukasnya. (*A03).
Komentar