Gorontalo – ligo.id – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti kinerja Satuan Kerja (Satker) penyediaan perumahan pada Balai Perumahan Sulawesi I tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ketua Komisi III Deprov, Thomas Mopili mengatakan jika Kasatker selama ini hanya mengakomodir aspirasi dari pihak-pihak tertentu untuk pembangunan BSPS.
“Seharusnya dalam mengimplementasikan program BSPS harus diikuti dengan langkah-langkah dan tidak melihat asal aspirasi dari siapa dan warna apa yang mereka gunakan.” ungkap Thomas usai Raker pembahasan program kegiatan tahun 2021 dan rencana program tahun 2022. Senin (24/1/2022)
Menurutnya, jika Gubernur Gorontalo dalam merealisasikan suatu program baik itu Mahyani, Pertanian, Alsintan tidak pernah melihat warga berdasarkan warna politik.
“Dimana kami dalam mendata warga tidak harus mensyaratkan harus punya kartu anggota partai sehingga harus dicoret dari calon penerima, partai kami tidak seperti itu.” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi I, Recky W. Lahope mengatakan jika pihaknya sebagai ASN netral.
“Program kita ini program untuk masyarakat tidak hanya pada satu (1) golongan tertentu saja.” jelasnya.
Recky menegaskan, jika nanti pada rencana pembangunan tahun 2022 akan tetap mengikuti aturan yang ada.
“Saya ingin program kami untuk masyarakat harus bisa benar-benar dirasakan secara langsung tanpa memandang warna politik.” pungkasnya. #vv/fen
Komentar