LIGO.ID. Kebijakan Bupati Gorontalo Utara,Indra Yasin, untuk menerima kembali kedatangan warga Gorontalo Utara yang tergabung dalam Jamaah Tabligh Nijamuddin pasca melakukan khuruj fi sabilillah di India,Pakistan dan Bangladesh menuai pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun kalangan birokrasi. Bahkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie pun meresa “kecewa” dengan sikap Bupati Gorut yang menerima kepulangan Jamaah Tabligh Nijamudin disaat Propinsi ini sementara menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Rasa kecewa Gubernur tersebut sebagaimana dilansir humas.gorontaloprov.go.id, Minggu (17/05).
Salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, dalam wawancara secara exclusive dengan awak ligo.id mengatakan bahwa dalam situasi ini sangat wajar jika terjadi pro kontra yaitu ada yang setuju (pro) terhadap kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Gorut, pula wajar juga bila ada yang merasa kecewa atas kebijakan bupati gorut tersebut.
Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan tentu punya konsekwensi. Tidak terkecuali kebijakan Bupati Gorut ketika menerima kedatangan warganya, anggota Jamaah Tabligh pasca melakukan khuruj di 3 Negara pusat perkembangan Jamaah Tabligh tersebut. Sangatlah bijaksana keputusan Bupati Gorut, sebab secara history Jamaah Tabligh yang datang ini bukan warga India, Pakistan dan Bangladesh. Bahkan perjalanan mereka ke 3 negara ini jauh sebelum Corona mewabah di Wuhan, China.
Secara administratif Negara pun sudah menerima mereka, dibuktikan bahwa mereka bisa kembali ke Indonesia melalui Bandara Soetta Jakarta. Dokumen keimigrasian dan dokumen kesehatan yang disyaratkan dalam protol Covid 19 pun mereka kantongi sejak dari Bangladesh. Sehingga secara logis kita mau tidak mau harus menerima kedatangan mereka kembali, karena jika di tolak maka kemana mereka harus dipulangkan? Apakah Ke India, Pakistan atau Bangladesh ? atau dikembalikan lagi ke Jakarta atau Manado, lebih tidak logis lagi, karena kedua tempat itu hanya merupakan lokasi transit mereka dari Dakka, Bangladesh menuju Gorontalo, Kata HS, sapaan akrab Wakil Ketua 2 DPRD Gorontalo Utara ini.
Olehnya, Kebijakan Isolasi di RS. ZUS adalah opsi paling Moderat sebagai Manajemen Exit dari keberadaan mereka masuk kembali ke Gorontalo.
Selanjutnya Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara dari Partai Golkar ini pula Sangat memahami kekecewaan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi terhadap sikap Bupati Gorontalo menerima kedatangan Jamaah Tabligh Nijamudin dimasa Propinsi ini sedang menerapkan PSBB.
“Kekecawaan Gubernur dapat kita pahami sebagai rasa tanggungjawabanya sebagai pimpinan daerah agar penyebaran covid 19 di propinsi gorontalo berkurang, termasuk kekhawatiran akan adanya cluster baru yang bisa saja di tularkan dari jamaah tabligh yang baru pulang dari India ini”
“Barangkali dengan alasan sudah 2 kali kecolongan dengan adanya Cluster Gowa dan Cluster Sabuk Nusantara, maka Gubernur tidak bisa Menutup kekecewaannya dengan sikap Bupati Gorontalo Utara, papar Hamzah yang juga Ketua AMPG DPD Kabupaten Gorontalo Utara ini.
Diakhir wawancaranya dengan awak ligo.id Hamzah menekankan agar semua pihak dapat memahami opsi opsi yang diambil dilapangan atas pelaksanaan PSBB di Gorontalo dan yang paling penting adalah memastikan bahwa seluruh jamaah tabligh yang masuk gorontalo dari India ini wajib melakukan isolasi di rumah sakit ZUS serta mengikuti seluruh arahan dan petunjuk petugas medis selama 14 hari kedepan sesuai dengan stadard protokol kesehatan yang berlaku.
“agar tidak ada kekhawatiran publik atas keberadaan JT yang baru balik dari India tersebut, maka saya meminta Petugas medis di RS. ZUS untuk melakukan semua usaha usaha yang maksimal agar ketika mereka keluar dari Isolasi dan berbaur dengan keluarganya sudah benar benar sehat dan tidak berpotensi menularkan covid 19”. (AT)
Komentar