LIGO.ID – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengkritik rumitnya pelayanan birokrasi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa hingga proyek pembangunan di Provinsi Gorontalo.
Rusli mengaku sering menerima keluhan dari rekan-rekannya yang berprofesi kontraktor karena sering gagal memenangkan tender lelang karena terganjal persyaratan administrasi lelang.
“Contoh di ULP, banyak laporan dari teman-teman kontraktor yang masuk ke saya, mereka tanya ‘bagaimana kita bisa menang tender di Provinsi Gorontalo?’. Padahal mereka sudah pasang harga paling rendah, sudah penuhi administrasi,” ujar Rusli di halaman Rumah Dinasnya, Kota Gorontalo, Senin (18/11).
“Tolong dievaluasi masalah administrasi, saya kasihan dengan teman teman ini, sudah utang kanan kiri untuk modal tapi tidak bisa menang tender”
– Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo –
Rusli yang pernah malang melintang sebagai kontraktor ini, meminta agar persyaratan tender lelang di provinsi bisa lebih dipermudah. Sebagai contoh, banyak kontraktor atau pihak ketiga seringkali gugur dalam proses lelang lantaran tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan administrasi yaitu tentang adanya tenaga ahli.
Seharusnya, kata Rusli, persyaratan ini tidak perlu terlalu ketat dalam penerapannya karena yang dibutuhkan hanyalah sertifikat pengalaman kerja dari tenaga ahli. Tak hanya itu, mencari sosok tenaga ahli yang berpengalaman juga tidak gampang, khususnya di Provinsi Gorontalo.
“Masalah persyaratan administrasi tenaga ahli. Mencari tenaga ahli ini susah dan ini menggugurkan. Ini yang harus diperhatikan, melampirkan atau tidak melampirkan tidak jadi masalah karena orangnya tidak ada di lapangan. Ini yang awalnya memenuhi administrasi malah jadi syarat. Sehingga orang yang tidak bisa melampirkan digugurkan,” beber Rusli.
Dampaknya banyak pemenang tender lelang proyek di Provinsi Gorontalo yang berasal dari Provinsi Gorontalo karena persyarat tersebut hanya bisa dipenuhi kontraktor dari luar Provinsi Gorontalo. Akibatnya, uang tidak lagi berputar di daerah atau dinikmati masyarakat Gorontalo sendiri melainkan di bawa ke luar Provinsi Gorontalo.
Karena itu, Rusli meminta agar proses lelang bisa dibuka secepatnya serta mulai ditayangkan dokumen lelang pada 1 Desember 2019 dan jika sampai bulan Januari lelang belum bisa dilakukan, maka ia tidak segan untuk menunda pelaksanaan program.
“Ini yang garap proyek orang-orang luar. Di balai sungai orang luar, balai jalan orang luar. Jadinya uangnya di bawa lari ke luar. Kenapa 1 Januari, biar segera bisa berputar ini ekonominya,” pungkasnya.
“Tolong Pak Sekda dipantau juga sama Pak Wagub agar lelang sudah tayang 1 Desember. Jika Januari belum lelang maka dicoret saja untuk program unggulan lain. Kalau tidak dipending saja programnya”
– Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo –
Perlu diketahui, Provinsi Gorontalo mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp6,95 tirilun atau meningkat Rp 200 miliar dari tahun 2019 yang hanya 6,75 triliun.
Dengan rincian, Dana Bagi Hasil Pajak Rp 72,8 miliar, Dana Bagi Hasil SDA Rp 5,98 miliar serta Dana Alokasi Umum Rp4,25 triliun. Ada juga Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 988 miliar, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp 821 miliar dan Dana Insentif Daerah Rp 165 miliar serta Dana Desa Rp 644 miliar.
Komentar