Dosen UNBITA
Catatan – ligo.id – Sejak di tetapkan pada awal tahun 2020, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM oleh Nadiem Makarim, hingga saat ini serentak perguruan tinggi berpacu dalam pelaksanaan MBKM.
Terkhusus wilayah provinsi Gorontalo turut mengambil bagian sebagai pelaksana program nasional ini. Progress capaian pelaksanaan MBKM di Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya terealisasi oleh beberapa PTN/PTS atau bisa dikatakan masih bertahap.
Hal ini karena tidak semua PTN/PTS siap untuk menerapkan MBKM. Walau demikian, sosialisasi mengenai MBKM masih terus digalakkan oleh pemerintah.
MBKM adalah salah satu program nasional yang bergerak dibidang pendidikan dengan harapan mampu menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
Terdapat 9 kegiatan untuk mencapai mimpi tersebut yaitu kegiatan magang di industri, pertukaran mahasiswa, membangun desa, mengajar di sekolah, penelitian di lembaga riset, pengembangan kewirausahawan, studi independen/proyek mandiri, proyek kemanusiaan, dan bela negara (edukasi.kompas.com/2021)
Berbagai kerjasama pun dilakukan oleh Kemendikbud Ristek untuk mendukung pelaksanaan MBKM. Hingga saat ini, terdapat 118 BUMN yang tergabung dalam Forum Human Capital Indonesia, belum termasuk perusahaan-perusahaan lainnya yang telah mengadakan kerja sama dengan Kemendikbud Ristek.
Lalu ada perusahaan-perusahan internasional yang ada di negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan beberapa negara lainnya (edukasi.kompas.com/2021)
MBKM sendiri adalah program yang mengarahkan mahasiswa untuk lebih aktif diluar kampus dalam mendapatkan beragam pengalaman kerja yang berguna bagi masa depan. Oleh karena itu setiap kampus yang menerapkan MBKM wajib membuka peluang kerjasama dengan berbagai instansi untuk memudahkan tercapainya program ini.
Interaksi dengan dunia luar adalah salah satu aspek yang dinilai, karena semakin banyaknya interaksi diluar kampus baik dengan intansi local atau mancanegara turut meningkatkan penilaian kampus dan para pendidiknya (poin).
Permasalahan yang tidak disadari oleh pengambil kebijakan bahwa MBKM justru mendapat tantangan akibat kebijakan kebolehan masuknya TKA ke Indonesia, terbukanya MEA dan dicabutnya visa masuk ke Indonesia.
Kondisi ini pada akhirnya akan memperburuk tujuan MBKM, alih-alih memberikan manfaat bagi pemuda bangsa agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan justru hanya berakhir sebagai aktivitas kampus saja. Sementara lapangan kerja justru banyak diisi oleh pekerja asing yang hingga saat ini masih terus berdatangan.
Disisi lain MBKM yang memudahkan interaksi ke luar dapat menghantarkan model pendidikan Indonesia bergerak seiring perubahan global baik budaya maupun teknologi dan sains.
Memang dapat dikatakan bahwa Indonesia akan bergerak menuju kemajuan apabila membuka diri dengan globalisasi, namun hal ini selain memiliki dampak positif seperti kemajuan teknologi yang dihasilkan daripada kerjasama-kerjasama luar negeri juga memiliki dampak negatif apabila bangsa tidak jeli dalam menyerap budaya dan pemahaman dari luar.
Hingga saat ini bangsa Indonesia terus berjalan sesuai dengan kebijakan internasional baik secara sistem maupun kebijakan yang dipaksakan di negeri ini secara bertahap. Perlahan banyak kebijakan baru yang bertentangan dengan budaya bangsa hadir dan diterapkan pada masyarakat, sehingga masyarakat semakin bebas dan mencampakkan nilai-nilai baik yang sudah lama berada ditengah masyarakat.
Jika dipetakan, kebijakan MBKM dapat memberikan peluang bagi dunia luar untuk lebih mudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi SDA dan SDM melalui pengkajian yang dilakukan para akademisi. Hal ini juga meningkatkan perbudakan dalam hal memberikan kontribusi terhadap pengkajian-pengkajian yang akan dimanfaatkan oleh para investor.
Peluang riset yang didapat kemudian akan menarik investasi yang merupakan bagian integral dari kemajuan ekonomi bangsa saat ini. Dari sisi IPTEK, Bangsa akan terbuka dan banyak menerima masukan ilmu dari luar dan terjadilah kebebesan berpikir (liberal) yang bersandar pada pemahaman barat (dunia luar).
Sistem pemerintahan bangsa memang menjadikan pemerintah sebagai pembuka pintu bagi masuknya investor. Ini dikarenakan Indonesia mengusung sistem pasar bebas, dimana pengelolaan SDA di motori oleh pihak ketiga. Namun, keberadaan sistem yang sudah mengakar ini, masih tidak bisa menjadikan bangsa ini independen dan bebas dari masalah seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, krisis pangan dan putus sekolah.
Sehingga apapun kebijakan yang diusung oleh pengampuh kebijakan untuk mensejahterakan rakyat pada akhirnya berbenturan dengan sistem yang tidak memberikan peluang untuk itu. Yang terjadi akhirnya bangsa terus merosot baik dari pemikiran maupun krisis bencana alam.
MBKM yang bertentangan dengan misi sistem tidak akan pernah merealisasikan wujudnya sebagai penolong masa depan para pemuda bangsa. Oleh karena itu, perbaikan perlu dilakukan dari system, agar keberadaan program seperti MBKM maupun sejenisnya dapat terealisasi dan efektif. Adapun yang perlu dilakukan adalah;
- Negara menutup akses penerapan system liberal yang menjadi tonggak pembangunan yaitu membiarkan bangsa sendiri dalam melakukan pengelolaan SDA dengan menjadikan para pemuda bangsa sebagai pion bukan TKA.
- Negara dapat mencontoh dan mempelajari IPTEK (Produk-produk madaniyah) terbaru dari luar sebatas untuk kemajuan bangsa, dan tidak mengambil hadarah (pemahaman pada keyakinan tertentu; Sekulerisme, Kapitalisme, Liberalism, Demokrasi) sebagai pundak bernegara dan kepemimpinan berpikir masyarakat.
- Selain mengarahkan MBKM kepada pengalaman kerja, MBKM juga harus diarahkan sesuai dengan cita-cita bangsa pada Alinea ke-IV UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Realisasi dari kebijakan ini justru akan lebih mudah jika bangsa menerapkan system yang lebih compatible dengan kebutuhan masyarakat. Sistem yang diusung hari ini sejak awal tidak mampu memprakarsai bangsa untuk menjadi negara rujukan.
Oleh karena itu, mencampakkan sistem yang jelas rusak dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat wajib dilakukan. Adapun sistem, yang mampu memenuhi kebutuhan dan mampu menghantarkan bangsa kepada kebangkitan hanyalah islam.
Tidak egois menawarkan islam sebagai solusi, sebab islam bukan sebatas agama yang diberikan Tuhan kepada ummat manusia, melainkan sebagai aturan atas perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Berbeda dengan sistem yang dipaksakan dinegeri ini (Kapitalisme) yang secara nyata tidak pernah memberikan kebangkitan kepada masyarakat walaupun telah sekian kali berganti pemimpin, berganti kebijakan.
Hal ini karena Kapitalisme tidak didesain untuk kebutuhan masyarakat melainkan untuk kebutuhan oligarki. Sehingga program-program seperti MBKM tidak dapat menyelesaikan kekhwatiran bangsa terhadap pengangguran dan ketimpangan masalah pendidikan.
Sementara Islam di desain bukan untuk kepentingan sekelompok orang, melainkan kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya. #red
Komentar