Gorontalo – ligo.id – Anggota DPRD Bone Bolango, Syamsu Botutihe memberikan tanggapan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru Bone Pesisir yang sudah di bahas dalam beberapa tahun belakangan ini.
Terkait pembahasan Daerah Otonomi Baru untuk di Bone Bolango ungkap Syamsu, masih sampai pada tingkat rekomendasi DPRD dan Eksekutif.
“Kami dari anggota DPRD mewakili Bone Pesisir, Alhamdulillah pekerjaan utama kami ini sudah kita maksimalkan misalnya sampai pada tingkat rekomendasi DPRD dan eksekutif itu sudah ada,” ucap Syamsu Botutihe saat di temui awak media di kantor DPRD Bone Bolango. Selasa (22/2/2022)
Syamsu mengungkapkan dalam setiap tahun anggaran yang memungkinkan itu membolehkan adanya dana hibah untuk itu.
“Misalnya di tahun 2020 kita ada komite itu mendapatkan dana hibah Rp120 juta dan di tahun ini ada Rp100 juta. Cuma memang ada salah komunikasi sebenarnya terkait langsung dengan masalah angka itu,” ungkap anggota DPRD Bonebol dari fraksi PKS itu.
Anggaran rasionalisasi untuk Bone Bolango senilai Rp100 juta jelasnya, mendapatkan support dari anggota DPRD. Sehingga mereka berharap dengan adanya moratorium di cabut kiranya dapat memasukan Bone Pesisir masuk dalam kawasan otonomi daerah tersebut.
“Jadi ternyata kemarin ketika ada rasionalisasi anggaran itu untuk Bone pesisir itu Alhamdulillah mendapatkan alokasi 100 juta. Tapi kemudian untuk pencairan nanti triwulan empat dan tadi kita sudah bahas bersama sudah di dimajukan di triwulan pertama,” bebernya.
“Tapi yang bisa dicairkan di awal itu sekitar 50 jutaan yang pasti kami dari DPRD sangat mensuport pekerjaan ini karena ini adalah wilayah kami Dan kita Berharap mudah-mudahan Dalam waktu singkat ketika moratorium ini dicabut Bone pesisir itu masuk di dalamnya,” sambungnya.
“Kalau di jadwal kunjungan Mendagri pusat itu dengan Komisi II DPR RI dalam waktu dekat ini tapi di geser lagi karena ternyata masih banyak kunjungan ke Sumatera nanti setelah itu akan datang ke Gorontalo,” tambahnya lagi. #fn/fen
Komentar