Sekprov Sulsel Harap DPD RI Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Makassar – ligo.id – Visi Plt Gubernur Sulsel inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter terus dilakukan dengan inovasi percepatan pembangunan melalui program unggulan dan strategis.

Khusus sektor pembangunan infrastruktur, diimplementasikan ke dalam misi untuk peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan fleksibel serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

“Kedua misi ini menjadi prioritas dengan proporsi program dan kegiatan cukup besar dalam pelaksanaan RPJMD 2018-2023,” terang Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani saat menerima kunker Komite II DPD-RI. Kantor Gubernur Sulsel. Senin (22/3/2021)

Abdul Hayat Gani berharap kedatangan Anggota DPD RI itu akan dapat ikut membantu penyelesaian pembangunan infrastruktur yang ada di Sulsel.

Baca juga :  Pemprov Gorontalo Miliki Daftar Data Daerah 2024

“Semoga kunker ini dapat bermanfaat dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur. Serta peningkatan peran BUMN terhadap akselerasi pembangunan daerah,” kata Abdul Hayat Gani.

Abdul Hayat menambahkan, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting sehingga dapat menstimulasi perekonomian daerah.

Sebelumnya, jelas Sekda Sulsel, tiga infrastruktur strategis telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo yakni Bandara Tana Toraja, Kolam Regulasi Nipa-nipa, dan Jalan Tol Layang AP Pettarani.

“Tentu ini menjadi bukti nyata kita bersama dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komite II DPD RI, Hasan Basri menyampaikan, bahwa terkait kunker hari ini. Yakni seperti yang disampaikan oleh Sekprov membahas progres percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur.

Baca juga :  Bai'at dan Pelantikan Dewan Hakim MTQ ke 55 Kabupaten Asahan

Menurut Hasan Basri, kunker ini dilakukan untuk menangani kegiatan program-program yang ada di Republik Indonesia.

Untuk wilayah Sulsel kata Hasan Basri, ia akan meninjau langsung sejauh mana perkembangan pelaksanaan tentang Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN atau BUMD.

Secara rinci kata Hasan Basri, akan menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan di sektor jalan di Provinsi Sulsel.

“Pertama, yakni permasalahan listrik dimana, masih terdapat di Kabupaten Sinjai hingga sekarang ini belum dialiri listrik. Kedua, masalah produksi gula yang hingga saat ini masih belum mencukupi kebutuhan produksi gula di Sulsel,” kata Hasan Basri.

“Dan yang ketiga adalah permasalahan jalan poros Pattallassang Poros-Malino yang berlubang (rusak) sehingga dapat mengancam nyawa pengendara yang melintas,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga akan meninjau program strategis Sulsel yakni pembangunan Makassar New Port (MNP). Hal ini dilakukan sebagai bahan hasil pengawasan pembangunan di Sulsel. #ily/red

Komentar