Gorontalo – ligo.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) menerbitkan Surat Edaran nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022. berisi tentang pendataan pegawai non-ASN.
Dalam suratnya kata Waka Pedro, Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing.
Menyikapi ini Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bone Bolango dalam proses pendataan ini benar-benar transparan tanpa kolusi dan nepotisme.
“Ada yang terdaftar sebagai honorer namun yang bersangkutan tidak bekerja tapi sebaliknya ada yang sudah belasan tahun bekerja. Tapi namanya tidak ada dan setelah ikut seleksi justru yang baru masuk ini yang lulus. Ironis lagi yang lulus kebanyakan bukan putra daerah lagi, kasian hak mereka di rebut siluman,” kata pedro. Senin (1/8/2022)
Pedro mengungkapkan Salah satun untuk mengantisipasi terjadi data base honorer harus diuji publik kembali jangan sampai masuk tenaga bodong. Sehingga sudah menjadi rahasia umum dalam setiap seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa menjadi celah permainan data oleh oknum-oknum tertentu.
“Kalau perlu pemerintah melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam validasi data untuk mencegah honorer siluman masuk, tidak ada tempat bagi honorer siluman di bone bolango tegas Ketua DPD Partai Golkar Bone Bolango ini,” pungkasnya. #fn/oya
Komentar