LIGO.ID – Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk melarang warganya mudik, dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Sebelumnya, pemerintah hanya melarang Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI/Polri, pegawai BUMN dan anak perusahaan BUMN untuk tidak mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1441H yang jatuh pada Mei nanti.
“Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa Mudik semuanya akan kita larang,” ujarnya dalam Rapat Terbatas. Selasa (21/04). Istana Merdeka, Jakarta.
Survei Kemenhub menunjukkan, sebanyak 68 persen Responden, memutuskan untuk tidak mudik. Namun, sebanyak 24 persen masyarakat, tetap bersikeras untuk mudik ke kampung halaman. Angka inilah yang membuat mantan wali kota Solo ini khawatir penyebaran virus Corona akan semakin meluas.
“Yang tetap bersikeras mudik 24 persen. Yang sudah mudik 7 persen. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen,” jelasnya.
Pemerintah, ujar Jokowi, telah menyiapkan Jaringan Pengaman Sosial khusus kepada masyarakat yang tidak mudik dan membutuhkan.
“Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek. Kemudian Kartu Pra Kerja sudah berjalan. Minggu ini juga Bansos Tunai juga sudah dikerjakan,” lanjutnya.
Sementara itu, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, Larangan Mudik tersebut akan berlaku mulai 24 April untuk daerah-daerah yang termasuk Zona Merah atau rawan Virus Corona.
“Pemerintah memutuskan untuk melakukan Pelarangan Mudik pada saat Ramadhan 1441 Hijriah maupun Hari Raya Idul Fitri untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dan juga wilayah yang masuk Zona Merah Virus Corona,” ujar Luhut.
“Jadi saya kira Pemerintah Daerah bisa ngatur disana,” tambah Luhut.
Bagi yang melanggar Larangan Mudik, akan ada sanksi yang menanti mulai 7 Mei mendatang. Namun, Luhut tidak menjelaskan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada masyarakat yang masih nekat mudik.
Luhut menambahkan, pengiriman logistik dan transportasi massal di Jabodetabek seperti KRL masih akan beroperasi untuk menunjang masyarakat yang masih harus bekerja di luar rumah, seperti tenaga kesehatan.
Khusus untuk Kementerian Perhubungan, kata Luhut, beserta TNI/Polri dan kementerian/lembaga terkait, akan segera melakukan persiapan-persiapan teknis operasional lapangan. Termasuk memastikan kesiapan arus logistik.
“Saya ulangi, termasuk memastikan arus logistik agar jangan sampai terhambat. Dalam hal ini Jalan Tol tidak akan pernah ditutup. Tapi dibatasi hanya untuk kendaraan-kendaraan logistik atau yang berkaitan dengan tadi kesehatan, berkaitan dengan Perbankan dan sebagainya.,” tandasnya. (gi/ft/vi/pr)
Komentar