Cegah Korupsi, Pemkot Tingkatkan Pengawasan dengan Optimalkan MCP

Kota Gorontalo – ligo.id – Sekretaris Kota Gorontalo, Ismail Madjid tegaskan komitmen bersama meningkatkan pengawasan pencegahan korupsi di pemda kota Gorontalo.

Hal tersebut disampaikannya launching pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi pada Rakor Pengawasan Nasional secara virtual pada Selasa (31/8/2021).

Pengawasan tersebut akan dinilai melalui laporan Monitoring Centre Prevention (MCP) secara berkala.

“Dalam rakorwasnas itu, menyebutkan sejumlah daerah yang realisasi laporan MCP masih rendah. sehingga perlu adanya pengawasan secara kolektif, ” ungkap Ismail Madjid.

Pencegahan korupsi, kata Sekda, jadi perhatian serius yang terus dioptimalkan oleh pemerintah saat ini.

Baca juga :  Berantas Kemiskinan Lewat Penyaluran Bantuan Bagi Nelayan

Tugas koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi yang tadinya hanya menjadi kewenangan Komisi Penanganan Korupsi (KPK) RI, kini diperluas menjadi urusan 3 lembaga Negara yakni Kementerian Dalam Negeri, KPK-RI dan BPKP.

Menurutnya, pencapaian MCP dinilai berdasarkan delapan area intervensi yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

Kata Ismail, kedelapan area ini tidak hanya dalam bentuk laporan, tapi harus menyajikan dokumen pendukung dan pelaksanaan kegiatan.

Baca juga :  Marten: ASN Jangan Diintervensi Soal Politik

“Olehnya dibutuhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi,” jelasnya.

Untuk pelaksanaan MCP di kota Gorontalo, kata Ismail, telah dilaksanakan dengan maksimal, bahkan di tahun 2019 kota Gorontalo sempat menduduki posisi terbaik nasional dengan nilai rata-rata 90.

“Demikian juga tahun 2020, masih pada kategori tinggi yaitu memperoleh nilai 84,”  ucap mantan Kepala Bapppeda itu.

Tahun ini pemkot Gorontalo masih memiliki target yang sama seperti tahun sebelumnya, dengan rutin mengelar pertemuan dengan melibatkan OPD yang menangani area intervensi.

Baca juga :  Gebyar SMART di Yosonegoro Berlangsung Meriah

Meski begitu, Ia mengakui masih ada beberapa area yang perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung.

“Tentunya hal ini akan menjadi perhatiannya guna mengenjot pencapaian MCP ditahun 2021.” tambahnya. #vv/ef

Komentar