LIGO,ID Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara hari ini, Selasa (28/04) mengunjungi Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kabupaten Gorontalo Utara yang terletak di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kunjungan ini dimaksudkan untuk memberi semangat bagi petugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 terutama bagi mereka yang bertugas di kedua perbatasan, Gorontalo Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulawesi Tengah.
Hamzah Sidik Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, kepada media ini mengatakan bahwa disamping untuk memberi semangat kepada para petugas yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, tujuan kami datng ke Sekretariat GTPP ini adalah memastikan proses penyaluran Bantuan langsung Tunai baik yang bersumber dari APBN,APBD I maupun APBD II sudah dilaksanakan atau belum.
Ternyata setelah kami konfirmasi ke Dinas Sosial melalui Sekretaris Dinas Sosial saat berada di Sekretariat GTPP Covid 19 tadi, semua bantuan langsung tunai yang akan di salurkan melalui Dinas Sosial ini belum jalan dengan alasan masih dilakukan sinkronisasi data penerima BST dan BNPTD yang terdiri dari 11.503 KK miskin. Hal ini juga merupakan bagian dari tugas kami dari sisi Pengawasan setelah dari sisi Budgeting (Pengangggaran), kami telah menyetujui biaya atas kegiatan ini sebesar 4.2 M di geser dari kegiatan pembangunan sebelumnya pada APBD Gorontalo Utara 2020, kata Hamzah
Di tempat terpisah, Wakil Bupati Gorontalo mengatakan bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Non Pangan Tunai Daerah (BNPTD), Bantuan Non Pangan Tunai (BNPT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan melalui Dinas Sosial kini dananya sudah ada namun terkendala dengan sistim pendataan.
Insya Allah semua jenis bantuan yang akan disalurkan melalui Dinas Sosial akan segera terealisasi. Pihak Dinas Sosial kini sedang merampungkan dan melakukan sinkronisasi data dari seluruh desa se Kabupaten Gorontalo Utara serta untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa insya Allah tidak mengalami kendala. Jadi memang agak sulit juga ketika kita harus memilah data keluarga miskin yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencapai angka 19.500 KK, kata Thariq Modanggu.
Senada dengan Wakil Bupati, Sekretaris Dinas Sosial, Ramli S.Ngau S.Sos mengatakan bahwa pihaknya butuh waktu seminggu lagi untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan tersebut,
Insya Allah sebelum pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) data penerima semua jenis bantuan yang akan disalurkan oleh Dinas sosial akan rampung. Dan bamtuan tersebut akan segera tersalur kepada yang berhak menerimanya, kata Ramli melalui saluran telepon. (AT/Ligo)
Komentar