Gorontalo – ligo.id – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Gorontalo tahun 2022 telah disetujui oleh Kemendagri.
Persetujuan tersebut terungkap usai dikeluarkan Surat Persetujuan Kemendagri dengan No 900/6641/Keuda pada Rabu (23/3/2022)
“Alhamdulillah hari ini Kemendagri sudah mengeluarkan surat persetujuan tentang pembayaran TPP Kota Gorontalo, selanjutnya kita akan melakukan fasilitasi ke pemerintah provinsi gorontalo terkait dengan dasar pembayaran TPP tahun 2022 dan juga syarat persetujuan dari kemendagri tersebut, ” ungkap Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto.
Dalam kesempatan tersebut, Nuryanto mengatakan tagihan OPD sudah bisa dilakukan, dengan tetap berkoordinasi dengan pihak di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan (BKPP) Kota Gorontalo terlebih dahulu.
BKPP juga mewajibkan untuk mencetak daftar pembayaran yang sesuai dengan aplikasi di BKPP.
“Setelah dicetak, maka OPD sudah bisa melakukan permintaan pembayaran di Badan Keuangan Kota Gorontalo sesuai daftar Yang direkomendasikan BKPP,” jelasnya.
Demi memperlancar pembayaran, Nuryanto mengatakan prosesnya sudah bisa dilaksanakan mulai Kamis besok (24/3/2022).
“Dana pembayaran THR dan Gaji Tiga Belas juga sudah ada di rekening kas daerah. Namun kita masih menunggu peraturan pemerintah terkait dengan pembayaran THR dan gaji 13,” terang Nuryanto.
Lebih lanjut Nuryanto menambahkan, besaran pembayaran TPP masih tetap sama dengan tahun sebelumnya.
Ia menilai pembayarannya masih di masa Pandemi Covid-19 dan roda perekonomian belum berjalan dengan baik.
“Kita belum menaikkan TPP, jumlah masih sama dengan yang lalu. tapi akan langsung dicairkan untuk dua bulan yaitu Januari dan Februari, ” tambahnya.
Disaat yang berbeda, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha berpesan agar uang yang diterima oleh para PNS dapat digunakan sebaik mungkin, mengingat tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadhan.
“Insya Allah bulan Maret nanti pembayaran TPP akan kembali normal. Pada intinya keterlambatan ini bukan untuk disengaja, memang sudah cukup lama kita ajukan hanya masalahnya proses persetujuan itu ada di kemendagri dan kementrian keuangan. Jadi bukan pemkot gorontalo yang memperlambat, tapi semua harus melalui prosedur dan mekanisme,” tutup kandidat Doktor itu. #zilo/fen
Komentar