Gorontalo – ligo.id – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo membahas persoalan ketahanan pangan termasuk anggaran pangan yang ada di provinsi Gorontalo bersama Dinas Pangan provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kris Wartabone mengatakan, persoalan ketersediaan pangan penting bagi daerah Gorontalo yang berada di titik rawan bencana, apalagi saat ini Gorontalo masuki musim hujan.
Kata Kris, jika suatu waktu akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dan berharap itu tidak akan terjadi, maka perlu adanya upaya untuk mengatasi jika terjadinya krisis di daerah ini.
“Sehingga kami butuh kesiapan pangan, yang siap bukan duitnya tapi pangannya minimal bisa menanggulangi pada saat krisis ketika terjadi bencana” ujar Kris. Selasa (7/9/2021)
Koordinator Komisi II Deprov Gorontalo itu juga mendukung Dinas Pangan yang bertanggungjawab atas masalah pangan di masyarakat agar benar-benar menjalankan program penanganan di masyarakat.
“Wilayah-wilayah yang rawan pangan harus di support berdasarkan kondisi yang ada, apalagi dengan pandemi. Ini sangat diharapkan oleh masyarakat dan ini harus lebih ditekankan lagi.” tambah Kris.
Terkait anggaran, menurutnya ketersediaan anggaran yang saat ini ada refocusing anggaran, kata Kris, tentu ini lebih dititikberatkan kepada persoalan kebutuhan real masyarakat. Sehingga Dinas pangan harus hadir ditengah-tengah masyarakat ketika terjadi hal-hal yang harusnya dihindari.
Sementara itu, kata Sutrisno, Kadis Pangan provinsi Gorontalo, ketahanan pangan itu menjadi kewajiban daerah dan pemerintah wajib menjamin ketahanan pangan.
Menurutnya, program pemerintah untuk cadangan pangan untuk daerah harus diperkuat dengan melibatkan masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah untuk digunakan sebagai lahan.
“Kita punya kebutuhan cadangan pangan itu 136 ton untuk kita siapkan pada pasca bencana di daerah rawan pangan ketika terjadi penurunan harga.” ujarnya.
“Kami targetkan 100 program pekarangan pangan lestari di setiap rumah atau lahan yang tidak digunakan. Kami akan menyiapkan bibit dan lain untuk masyarakat yang mau memanfaatkan lahannya tersebut, dan ini berlaku di kabupaten/kota yang ada di provinsi Gorontalo.” imbuhnya. #vv/efd
Komentar