Gorontalo – ligo.id – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Nasir Majid meminta warga yang tergolong mampu untuk tidak beralih ke BBM yang di subsidi pemerintah yakni Pertalite.
“Kalau merasa mampu jangan beralih ke yang bersubsidi,” pinta Nasir usai mengikuti, Halalbihalal di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (1/4/2022)
Namun kata Nasir, aturan tersebut tidaklah efektif, sebab tidak ada pihak yang bisa mengontrol secara terus menerus.
“Sebenarnya dulu Pertamina pernah mengeluarkan aturan agar warga yang tergolong mampu tidak membeli BBM yang bersubsidi,” ungkap Nasir.
“Orang datang tidak mungkin setor KTP untuk masuk DTKS atau tidak. Tidak sama dengan bantuan pertanian yang penerimanya sudah di data terlebih dahulu. Kalau BBM kan siapa saja boleh datang,” sambungnya.
Ia mengatakan jika pihaknya akan terus melakukan pemantauan kondisi yang terjadi pasca adanya kebijakan kenaikan BBM jenis Pertamax ini.
“Kebijakan ini dari pertamina, kita hanya bisa mengawasi kalaupun memang dari Pertamax sendiri harus melakukan pendataan terlebih dahulu dengan menunjukan identitas KTP semisal, namun sampai hari ini tidak terjadi,” pungkasnya.
Diketahui, Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi jenis Pertamax di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengalami kenaikan.
Terhitung mulai hari ini, Jumat (1/4/2022) harga BBM ini dari Rp9.000 – Rp9.400 per liter naik menjadi Rp12.500 – Rp13.000. #vv/fen
Komentar