Gorontalo – ligo.id – Sejumlah anggota DPRD Bone Bolango Dapil Tapa Bulango Cs lakukan Reses Masa Persidangan ke III Tahun 2021-2022 di kantor desa Bulango Ulu. Kamis (21/7/2022).
Tampak hadir Amran Mustafa, Sofyan Wahidji, Rusli Gobel, Mahmud Harun, Robby Hunawa dan Faisal Mohie dari Dapil Tapa, Bulango Timur, Bulango Selatan, Bulango Ulu.
Diawal reses, Faisal Mohie menerima aspirasi terkait penyelesaian lahan masyarakat yang terkena pembangunan dan dampak pembangunan Bendungan.
“Kami masih tetap berkomitmen untuk terus mengawal dan juga masih terus memantau dan berkoordinasi dengan para pihak terkait pembangunan,” tutur Faisal Mohie.
Hingga saat ini, menurutnya, progresnya sementara bagus untuk penyelesaian yang dilaksanakan secara bertahap.
“Dan berharap ini sampai tuntas karena kami yakin dengan adanya Perpres tentunya sangat bertanggung jawab terhadap penyelesaian baik penyelesaian pembangunan maupun penyelesaian lahannya,” kata Famos sapaan akrabnya.
“Banyak aspirasi yang memang belum bisa kita penuhi karena memang masih ada di dalam wilayah yang tidak bisa lagi dilaksanakan pembangunan. Terutama fasilitas-fasilitas negara karena masih akan ada relokasi terkait dengan fasilitas-fasilitas negara yang hingga saat ini lokasinya masih akan terus kita koordinasikan,” jelasnya.
Terkait dengan persoalan yang belum bisa di berikan solusi, lanjut Faisal, ini semata mata kebijakan bukan ada di pihak Pemda Bone Bolango sehingga ini masih terus dicarikan solusinya.
“Karena memang persoalan hutan ini adalah persoalan yang sangat komplit dan ini bukan ada di domain kita. Karena memang ada lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk memutuskan,” ujarnya.
“Sehingga kami berharap masyarakat untuk bijak dalam pengelolaan ini untuk tidak merambah terutama yang masuk dalam wilayah hutan lindung apalagi sampai ke wilayah taman Nasional,” tambahnya.
Untuk masalah pendidikan, ini memang harus segera di tuntaskan karena memang sangat disayangkan keterlambatan untuk memindahkan beberapa fasilitas sekolah.
“Ini tentu sangat kita sesalkan dan tentu tidak disarankan karena mengingat pemerintah daerah sangat konsen untuk memajukan pendidikan. Yang tentunya fasilitas pendidikan itu akan berkaitan langsung dengan jumlah anak-anak didik yang akan dipindahkan oleh orang tuanya karena persoalan tidak pastinya sekolah ini akan dipindahkan ke mana,” ungkapnya.
Terakhir Faisal menuturkan, DRPD sudah beberapa kali berkunjung ke Kementerian Pendidikan bahkan Kementerian Desa, dan terakhir kami diterima oleh Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan hal tersebut.
“Komisi X DPR berjanji akan memanggil Kementerian terkait untuk segera menuntaskan persoalan ini. Dan ada beberapa kasus beberapa daerah yang memang pada akhirnya dibayarkan kembali di selaraskan data yang ada di Kementerian Desa dengan data yang ada di Kementerian Pendidikan sehingga mendapatkan kesimpulan,” tutupnya. #fn/my
Komentar