Magnet Politik Partai Nasdem

Dunia Politik bagaikan pentas panggung sandiwara yang menghadirkan berbagai adegan yang cukup memuaskan hasrat kenikmatan politik kekuasaan.

Ada adegan yang menegangkan, ada adegan yang menyedihkan, ketika ada masalah berat yang politisi hadapi maka publik dibuat tegang. Ketika ada momen seremonial dan pencapaian prestasi, maka publik pun menikmati tontonan yang menyenangkan.

Sebagai Negara yang menganut Sistem Politik Demokrasi dan multipartai, melahirkan peristiwa yang menjadikan rakyat sebagai alat untuk memenuhi hasrat kekuasaan segelintir orang. Hanya segelintir orang yang bisa menikmati kekuasaan, katakanlah mereka adalah para elit. Mulai dari konglomerat, pejabat Negara sampai pada keturunan darah biru yang ada didalam lingkaran politik nasional.

Fenomena ini seperti yang digambarkan oleh Macchiaveli dalam karyanya yang terkenal Il Principle, bahwa “penguasa” harus menjaga “kekuasaan”-nya. Beliau menggambarkan bagaimana dunia politik yang sebenarnya. Bahwa kejamnya dunia politik, tidak ada saling percaya.

Bahkan Macchiaveli terkenal dengan pikirannya yaitu politik menghalalkan segala cara.

Paham ini barangkali yang menciptakan carut marutnya dunia politik, betapa tidak ada peristiwa politik yang membuat kita sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan dijamin oleh UUD 1945 bisa dipolarisasi menjadi akar kepentingan para elit politik.

Jangankan ditingkat nasional, ditingkat daerah pun terjadi hal yang demikian. Kita ambil contoh paling dekat, sebut saja sebuah partai baru yang belum lama berkiprah di kancah politik nasoinal, tiba-tiba di periode berikutnya menjadi pemenang di beberapa daerah yang memiliki DPT tertinggi.

Data dari KPU sejak Pilkada 2018 hingga 2024, dari dari beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada, mayoritas diantaranya dimenangkan oleh Partai Nasdem. Sekalipun selisihnya tidak jauh.

Hadirnya tokoh-tokoh baru yang memiliki daya tarik tinggi bagi pemilihnya direkrut dan dijadikan kader utama bahkan menjadi elit seketika.

Sudah menjadi rahasia umum ketika partai-partai politik ramai-ramai mencari vote getter karena aturan suara nasional harus diatas 4% suara nasional tidak lepas dari Partai Nasdem yang secara besar-besaran meminang tokoh-tokoh politik yang sudah matang dan memiliki banyak pendukung.

Motivasi pindah ke Partai Nasdem pun menjadi beragam, ada yang beralasan karena sudah beda kepentingan, misalnya Ridwan Kamil yang pindah ke Partai Nasdem.

Tak lepas juga di daerah gorontalo, seorang mantan menteri di era Kabinet Kerja I Jokowi-JK dipinang oleh Partai Nasdem dan diberikan jabatan sebagai Ketua DPD I Provinsi Gorontalo.

Ada juga tokoh lain, Bupati Bonebolango yang masuk ke Partai Nasdem. Para tokoh Partai Golkar yang pernah berkuasa pun pindah, sebut saja mantan Wakil Walikota Gorontalo Charles Budi Doku, Mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam Akili, dan terakhir mantan Bupati Gorontalo David Bobihoe.

Maraknya elit politik di Gorontalo yang pindah ke Partai Nasdem ini pun mengalihkan dukungan para simpatisan yang tadinya di Partai Golkar sekarang ke Partai Nasdem.

Ini menjadi positif ketika mulai ada pilihan baru dalam kontestasi, kita diberikan pilihan baru untuk menyalurkan aspirasi dalam dunia politik. Akan tetapi disatu sisi ada persoalan yang menjadi pertanyaan adalah motivasi dari tokoh politik yang pindah ramai-ramai ke Partai Nasdem?

Ini menjadi konsumsi publik, banyaknya tokoh politik yang memiliki kasus hukum pun menjadikan sistem politik sebagai tempat berlindung dari masalah yang dihadapinya.

Adanya jaminan kasus hukum akan terselesaikan ketika bergabung dengan penguasa apalagi Partai Nasdem yang notabene memiliki garis kekuasaan dengan Kejagung RI dan Partai pendukung Pemerintah menjadikan Partai Nasdem berada pada posisi strategis untuk berlindung.

Dengan jaminan tukar guling suara ketika aman dalam kasus hukum pun jadi transaksi. Kasus hukum yang dihadapi beberapa elit politik yang baru saja masuk ke Partai Nasdem pun hanyut ditelan waktu, segala sesuatu yang berkaitan dengan hal itu tak terdengar lagi.

Hal ini tidak sehat bagi demokrasi Indonesia apalagi sistem politik kita sedang tumbuh dengan sehat ditandai dengan hadirnya partai baru yang memiliki daya tarik tersendiri. Namun beda dengan Partai Nasdem, partai ini menjadi “magnet” tersendiri bagi para politisi yang katakanlah “tersandera” kasus hukum.

Mulai dari kasus Korupsi, Kasus Dana Bansos, Kasus penyalahgunaan wewenang, ini menjadi pertanyaan publik. Apakah Negara kita memang benar memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan politik, atau justru menyediakan “tempat yang aman” bagi para elit yang bermasalah.?

Angan-angan tinggi kita sebagai warga Negara Indonesia yang baru belajar bagaimana ber-demokrasi mulai tercemari dengan tingkah elit politik yang seperti dikatakan Macchiaveli, Politik Menghalalkan Segala Cara” yang bertujuan untuk “mengamankan” kekuasaan.

Karena kita semua tahu bahwa politik memang menyenangkan, seperti yang dikatakan seorang Akademisi Psikologi Politik, Rocky Gerung bahwa “kenikmatan kekuasaan itu tak terbendung”, kita akan terjebak secara psikologis dan akan berusaha mencari pembenaran atas kesalahan tindakan kita sendiri ketika berada didalamnya.

Dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan Negara hanya bisa ikut menikmati pentas sandiwara kontestasi politik. Istilah Kutu Loncat mungkin bisa disematkan, akan tetapi filosofi Kutu Loncat bukan karena ada kasus hukum, tetapi justru karena dalam dunia politik tidak ada musuh yang abadi, yang abdi hanyalah kepentingan.

Lagi pula seorang ilmuan komunikasi politik pernah mengatakan, politik itu “who get what, when and how” siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Seperti itulah wajah peran sandiwara politik.