Jakarta – ligo.id – Pemerintah resmi buka pendaftaran program Kartu Prakerja tahun 2021, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa banyak keberhasilan yang dicapai pada tahun ini.
Dipastikan anggaran Kartu Prakerja tahun ini merupakan separuh dari tahun lalu, atau Rp 10 triliun.
“Gelombang ke-12 akan dibuka. Target pesertanya adalah 2,7 juta orang, dan ini diharapkan bisa selesai dalam bulan Maret mendatang dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah,” kata Airlangga dalam sesi keterangan pada Selasa.
Airlangga merinci, tahun lalu Kartu Prakerja sudah tersalur pada 5,5 juta penerima dalam 11 gelombang pendaftaran.
Peserta terdistribusi secara merata dan proporsional dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia.
Tiga provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Pemerintah mengklaim, selain mampu memberikan keterampilan dan meningkatkan kompetensi, Kartu Prakerja juga terbukti berperan sebagai instrumen perlindungan sosial.
Dana yang diberikan melindungi daya beli penerimanya selama pandemi. Airlangga mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, yang menunjukkan 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat.
Sedangkan 81,2 persen pemegang kartu menyatakan, insentif yang diterima dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
Survei evaluasi, lanjut Airlangga, mencatat 35 persen penerima yang sebelumnya menganggur, mengaku telah bekerja atau berwirausaha.
Kemudian 70 persen dari dana yang diterima telah digunakan untuk modal usaha.
Program ini juga inklusif, karena lima persen penerimanya kelompok difabel, sembilan persen berpendidikan SD ke bawah, dua persen mantan pekerja migran, dua persen berasal dari kabupaten tertinggal, dan 45 persen adalah perempuan.
Ada 154 lembaga pelatihan tergabung dan 1.701 program pelatihan ditawarkan.
Anggaran Kartu Prakerja menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang menaikkan anggaran PEN tahun ini menjadi Rp699,43 triliun atau sekitar Rp4 triliun lebih tinggi dari angka tahun lalu.
Namun, kenaikan itu terkonsentrasi pada kebutuhan di bidang kesehatan, seperti dipaparkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/2).
Pemerintah telah berkonsentrasi dalam program bantuan sosial untuk mencegah pemburukkan kondisi ekonomi masyarakat.
Apabila pemerintah tidak melakukan peningkatan Bansos, kata Sri Mulyani, menurut estimasi Bank Dunia tingkat kemiskinan di Indonesia akan melonjak di 11,8 persen.
BPS sendiri telah mengeluarkan data, tingkat kemiskinan Indonesia naik di angka 10,2 persen dari 9,4 persen sebelumnya. (#c)
Komentar