Bonebol – ligo.id – Disela-sela berakhirnya kegiatan pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang PPP kabupaten Bonebol periode 2021-2026, Azan Piola menyentil persoalan pinjaman Dana PEN yang belum ada penjelasan dari pemerintah kepada DPRD Bonebol.
“Pemerintah daerah itu diharap menyampaikan konsep awal ke DPRD, dalam artian bahwa kita harus melakukan simulasi terhadap fiskal kita, artinya kemampuan keuangan daerah di dalam rangka membayar hutang,” ujar Azan. Rabu (5/1/2022)
“Kalau kita kemudian rasional, maka itu tidak masalah untuk melakukan pinjaman. Tapi kalau itu akan mengganggu fiskal pemerintah daerah maka itu harus di pertimbangkan,”sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Bonebol itu menyebut akan meminta penjelasan dari pemda Bonebol terkait pinjaman PEN dari pusat tersebut.
“Oleh karenanya dalam waktu dekat DPRD akan mengundang pemerintah daerah untuk memberi penjelasan di DPRD terhadap pinjaman PEN ini,” tegasnya.
Menurutnya, sebelum pinjaman PEN diajukan pemda, wajib dilaporkan ke DPRD.
“Dalam aturan bahwa 5 hari sebelum pengajuan dana pinjaman itu di laporkan ke DPRD, dan sampai hari ini belum ada laporan secara resmi ke DPRD. Kita minta supaya ini tidak menimbulkan polemik apalagi kondisi keuangan daerah yang masih memprihatinkan,” ketus Azan.
Lanjut Azan mempertanyakan, dana PEN yang sejumlah Rp135 Miliar tersebut harus dijelaskan rincian penggunaannya. Karena kata Azan, PEN akan dibayarkan secara berkala dari anggaran daerah.
“Ini kami coba tutupi, dalam artian ini jangan di polemikan, tapi di carikan dananya. Sehingga ini yang kami lakukan dalam waktu dekat sehingga tidak akan terjadi apa yang kita tidak harapkan,” kata dia.
Ia mencontohkan, dana sebesar 135 miliar itu akan di potong pertahun, dan akan berdampak ke sektor lainnya.
“Bisa di bayangkan itu akan terpotong dan itu akan mengganggu semua. Maka yang akan terkorbankan itu adalah hak ASN terutama tunjangan TPP pegawai dan itu terancam karena di situ ada 40 miliar lebih,” jelasnya.
Azan berharap DPRD dilibatkan dalam pembahasan, sebab kata Azan, efek kedepan terkait APBD juga akan melibatkan DPRD.
“Kita berharap ini bisa dicarikan jalan keluar, artinya pemerintah daerah harus menyampaikan ke DPRD kemudian kita menghitung fiskal kita dengan benar. Asumsi-asumsi serta pendapatan kita dengan benar sehingga tidak akan berimbas kepada defisit kas daerah,” harapnya.
“Kalau berimbas ke defisit kas, maka kita tidak bisa membayar. Dan ini kita masih menghitung belanja publik, belanja modal yang kemudian dikucurkan ke proyek-proyek dan itu merupakan pertanyaan besar. Kemarin hanya di bayar 70 persen berarti masih ada 30 persen, kalau 30 persen 200 miliar berapa totalnya,” tanya Azan. #fn/fen
Komentar