Bone Bolango – ligo.id – Anggota Komisi I DPRD Bone Bolango, Usman Hasan Hulopi mengkritisi pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Ia menyebut sistem vaksinasi yang telah diberlakukan selama ini tidak berjalan sesuai koridor.
Menurutnya, realisasi vaksisnasi covid-19 yang menyasar ke seluruh lapisan masyarakat ini tidak layak disebut sebagai pelayanan publik, melainkan pemaksaan.
“Ini bukan lagi pelayanan, sudah pemaksaan. Kalau kita masuk ke jalur HAM, ini bisa jadi sudah melanggar HAM. Namun, semua orang seakan bungkam terkait persoalan ini,” ujar Usman saat ditemui di kantor DPRD Bonbol. Selasa (6/7/2021).
Vaksinasi yang ideal, lanjut Usman, bukan hanya mementingkan tujuan pencegahan penyebaran angka covid-19. Namun, harus dijalankan sesuai porsi dan koridor yang semestinya. Karena potret yang terjadi saat ini adalah persoalan vaksin sudah disangkut pautkan dengan hak-hak masyarakat.
“Apapun bentuknya, saya adalah mitra pemerintah. Tapi semestinya, jalankan pada koridor yang ada. Kalau misalnya vaksin, maka silahkan berurusan dengan Dinas Kesehatan,” jelasnya.
“Jangan disulap ini hak-hak dari para penerima bantuan. Saya selaku Komisi 1, tidak setuju dengan cara ini,” tandas politisi PAN ini.
Usman medorong pemerintah untuk tidak lagi melakukan pembatasan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat pra-sejahtera.
“Hak-hak dari para penerima pra-sejahtera, saya secara tegas, tolong salurkan hak-hak mereka, jangan diintervensi dengan vaksinasi. Karena belum ada peraturan, Permendagri, atau Permen yang mengatakan hal seperti itu,” tandasnya. #din/adm
Komentar