Pohuwato – ligo .id – Plt. Sekda Pohuwato, Iskandar Datau, mendorong transpormasi inovasi unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Ini disampaikannya, dalam rapat koordinasi UKPBJ se-provinsi gorontalo yang berlangsung di gedung Panua Kantor Bupati, Rabu, (27/1). Kegiatan ini, turut dihadiri Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi, Sultan Kalupe, ST.,MT. serta Kabid Diklat Provinsi, Tajuddin Pata, dan dihadiri kepala UKPBJ Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
“Keberadaan UKPBJ merupakan transformasi penggabungan dari unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang telah dimandatkan melalui peraturan presiden nomor 54 tahun 2010,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan, keberadaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) adalah transformasi penggabungan dari unit layanan pengadaan (ULP) dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang telah dimandatkan pembentukannya pada peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya.
Disamping itu, perpres 16 tahun 2018 kata Iskandar Datau, mendorong perubahan paradigma para pelaku di dalamnya dalam menciptakan inovasi pengadaan serta mengembangkan keilmuan pengadaan untuk pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan.
Salah satu amanat perpres untuk mewujudkan hal diatas adalah pembentukan UKPBJ yang menjadi pusat keunggulan pengadaan (Procurement Center Of Exellence).
“UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan adalah unit kerja yang memiliki karakteristik strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di gorontalo,” jelas Iskandar.
Ia juga berharap kegiatan Rakor ini, dapat memberikan sebuah kesepakatan terkait penguatan peran UKPBJ dalam pengelolaan barang dan jasa dan pengelolaan LPSE, dan strategis pengisian formasi fungsional PPBJ untuk mengisi kebutuhan SDM pokja dan pejabat pengadaan.
“Juga bagaimana rencana pengembangan insentif pokja dan pejabat pengadaan, serta hal-hal lain yang dianggap penting dalam rangka mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta penguatan peran UKPBJ provinsi dan,” pungkasnya. #yaz/adv
Komentar