Myanmar – ligo.id – Baru-baru ini di hebohkan dengan kudeta yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari lalu, namun tak banyak negara-negara Asia Asia Tenggara yang menghiraukannya.
Terbelenggu dengan prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, membuat tumbuhnya hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN menipis.
Namun hingga kini warga dan aktivis di Myanmar masih berharap banyak pada organisasi ini.
ASEAN memang belum menyampaikan pandangan terhadap kudeta di Myanmar Senin lalu (1/2), tetapi sebagian negara anggotanya menyikapinya secara berbeda.
Filipina, Kamboja dan Thailand yang sebelumnya sama-sama pernah mengalami kudeta militer dan berjuang keras membentuk pemerintahan yang demokratis, memilih untuk melihat kudeta di Myanmar sebagai masalah dalam negeri dan tidak mengomentari lebih jauh.
Indonesia, Singapura dan Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam, menyerukan agar semua pihak menahan diri dan berupaya mencapai solusi damai.
Sementara Vietnam, Brunei Darussalam dan Laos belum mengeluarkan pernyataan apapun.
Prinsip dasar tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus tampaknya membelenggu ASEAN. Padahal menurut Charles Santiago, Kepala ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), suara ASEAN sebagai organisasi yang disegani di Asia Tenggara, sangat didengar Myanmar.
“Saya kira negara-negara ASEAN, bahkan termasuk Jepang dan China, dapat menekan militer Myanmar dan mendukung rakyat. Mereka dapat mengenakan sanksi, misalnya embargo. Tapi ditujukan pada pemimpin angkatan bersenjata, pada militer, bukan pada rakyat. Embargo dapat dikenakan pada peralatan intelijen. Atau pembekuan rekening bank dan aset yang selama ini kerap diberlakukan pemerintah Barat. Ini yang kami harap dapat dilakukan pemerintah negara-negara ASEAN, juga Jepang, China, Amerika dan negara-negara Eropa,” jelasnya.
Sementara Khin Ohmar, Ketua Dewan Penasehat “Progressive Voice,” suatu organisasi riset dan advokasi yang memiliki jaringan masyarakat madani di Myanmar dan seluruh kawasan ASEAN, justru berharap pada organisasi masyarakat madani di negara-negara Asia Tenggara. (#c)
Komentar