LIGO.ID – Mantan narapidana kasus terorisme (napiter) menyayangkan sikap pemerintah yang tidak memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berada di luar negeri. Menurutnya,
Melansir VOA, Kamis (13/2), Khairul Ghazali, bekas napiter yang pernah ditangkap Densus 88 Antiteror karena terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga di Kota Medan pada 2010, mengkritik keputusan pemerintah yang menolak memulangkan lebih dari 600 WNI eks kombatan ISIS dan keluarga mereka.
“Penolakan itu prematur sekali karena pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) seperti mendapat bisikan yang tidak akurat. Mereka (pemerintah) menolak kepulangan itu gara-gara menenggang 260 juta rakyat Indonesia dengan mengorbankan 600 WNI yang sebagian terdiri dari perempuan dan anak-anak yang sebenarnya merupakan korban bukan pelaku,” kata Ghazali, Rabu (12/2).
Ia menyebut, pemerintah lebih takut dengan 600 WNI eks ISIS sehingga mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyatnya sendiri. Seharusnya, pemerintah tetap bisa menampung WNI eks ISIS dan melakukan penegakan hukum apabila terjadi aksi terorisme.
“Pemerintah punya instrumen ada TNI, Polri, Densus 88, Badan Nasional dan Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang merupakan garda terdepan pemberantasan terorisme. Kalau itu terjadi kan ada Undang-Undang Terorisme, tangkap, adili, penjarakan, bukan menolak kehadiran mereka di Tanah Airnya sendiri,” ujar dia.
Dia juga menuding keputusan pemerintah itu memamerkan arogansi segelintir penguasa yang tidak percaya dengan lembaga negara penanggulangan terorisme. Padahal, lembaga tersebut berhasil merangkul sekitar 200 napiter yang sebagian besar adalah bekas pemimpin-pemimpin teroris di jaringannya masing-masing.
“Kalau mereka khawatir karena ketokohan Abu Jandal dan Bahrum Naim di Suriah, itu mereka masih kecil dibanding dengan Umar Patek, Ali Imron, Abu Tholut, dan Ali Fauzi. Nah, mereka ini kembali kok ke NKRI meski,mereka teroris lintas negara juga,” tuturnya. (voa/ggf)
Komentar