Kota Gorontalo – ligo.id – Pemkot Gorontalo berhasil menduduki posisi terbaik 5 nasional tingkat pemerintah kota dalam skor capaian indikator reformasi birokrasi dalam skema koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP.
“Kami memegang teguh komitmen bersama KPK RI dalam membangun reformasi birokrasi. Oleh karena itu, program MCP yang menjadi rekomendasi KPK RI berusaha ditindaklanjuti dengan serius.” kata Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Selasa (8/2/2022)
“Capaian yang diperoleh Pemkot Gorontalo di tahun 2021 tak lepas dari kesungguhan dan konsistensi seluruh jajaran aparatur Pemkot Gorontalo dalam melaksanakan tujuh area intervensi yang menjadi ruang lingkup untuk skop pemerintah kota.” lanjutnya.
Program berbasis aplikasi elektronik yang dikembangkan KPK-RI itu direkomendasikan kepada pemda di seluruh Indonesia untuk memudahkan monitoring upaya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang meliputi Delapan Area Intervensi Reformasi Birokrasi.
Delapan Area yang dimaksud, meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.
“Kami bersyukur, pada tahun kemarin, capaian MCP Kota Gorontalo sangat baik. Kita bisa menjadi yang tertinggi di Provinsi Gorontalo,” kata Marten.
Atas prestasi tersebut, Ia mengapresiasi kerja sama yang solid dari lintas sektor di lingkungan Pemkot Gorontalo.
“Kolaborasi yang baik ini penting untuk terus diperkuat agar di tahun 2022, skor MCP Kota Gorontalo kian meningkat lagi. Prestasi ini jangan membuat kita lengah dan cepat puas.” pintanya.
“Bagusnya, jadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel untuk kita persembahkan kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo,” tambahnya.
Ditempat terpisah, Inspektur Kota Gorontalo, Taufik Dunggio menjelaskan, penilaian MCP dilakukan oleh KPK-RI setiap tahun untuk masing-masing pemerintah daerah.
“Di Provinsi Gorontalo, dari tujuh pemerintahan daerah yang ada, lima di antaranya berhasil mencapai skor di atas 75 persen. Salah satunya yang mencapai skor itu, adalah Pemkot Gorontalo. Hasil ini menandakan kita berada di zona hijau,” jelasnya.
Berdasarkan penilaian, jelas Taufik, Pemkot Gorontalo meraih posisi pertama di Provinsi Gorontalo. Dalam perangkingan nasional, Kota Gorontalo berada di urutan 26 dari 546 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
“Jika dikategorikan khusus kota, Kota Gorontalo masuk lima besar terbaik nasional setelah Kota Semarang, Denpasar, Tual dan Probolinggo. Hasil ini tidak lepas dari kiat yang dilakukan oleh seluruh jajaran Pemkot Gorontalo dalam menindaklanjuti program Korsupgah KPK RI.” kata dia.
“Tindaklanjut yang dilakukan antara lain membentuk Pokja Korsupgah lintas SKPD yang bertanggung jawab atas 8 area intervensi.” tambahnya.
Inspektorat Kota Gorontalo menurunkan tim monitoring setiap triwulan demi percepatan progres capaian Korsupgah.
“Hal urgen lainnya, membangun komunikasi yang aktif dengan KPK RI dan setiap triwulan ada rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Walikota. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita,” tandasnya. #az/vv/fen
Komentar