Minahasa Selatan – ligo.id – Kecamatan Ranoyapo gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. Selasa (8/2/2022)
Camat Ranoyapo, Franklin Mokoagow, mengaku bangga dengan atensi stakeholder terkait untuk ikut dalam Musrenbang, utamanya perwakilan 12 desa di kecamatan Ranoyapo.
“Gunakanlah kesempatan ini bagi 12 Desa untuk mengusulkan yang berorientasi pada masa depan, harus terintegrasi dan Sinkronisasi, untuk itu selamat datang dan mengikuti kegiatan kepada semua yang sudah hadir.” ucap Franklin Mokoagow.
Sebagai Camat Ranoyapo, Franklin Mokoagow berharap Musrenbang akan menghasilkan usulan kongkrit yang dapat direalisasi dan dikawal bersama masyarakat Minsel.
“Kiranya kedepan apa yang telah dibahas dan diusulkan dalam Musrenbang tingkat kecamatan bisa terealisasi dan tentunya kita harus mengawal bersama, agar apa yang telah kita rencanakan untuk pembangunan dan kesejateraan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.” tutur Franklin.
Diketahui kecamatan Ranoyapo mempunyai 294 usulan yang akan di bahas di dalam Musrenbang tersebut, dan akan berproses sampai ke Musrenbang tingkat Kabupaten hingga ke Renja Perangkat Daerah.
Musrenbang yang digelar di Desa Pontak bertempat di Balai Pertemuan Umum Kantor Desa dihadiri beberapa OPD Minsel dan Forkopimcam Ranoyapo.
Sementara itu, Kapolsek Ranoyapo, Ipda Eko Sutarman, menyampaikan kondisi kamtibmas di Kecamatan Ranoyapo yang sudah berjalan dengan baik agar lebih ditingkatkan, utamanya penerapan prokes di masyarakat.
“Pembangunan dan keamanan dan ketertiban di masyarakat sudah berjalan dengan baik, tetapi untuk keamanan Kamtibmas, di kecamatan Ranoyapo harus lebih di tingkatkan dan ini harus dibantu oleh masyarakat tentunya, tak lupa kita harus tingkatkan juga tentang Prokes dan Vaksinasi agar kita boleh terhindar dari Virus Covid-19 jenis baru Omicron.” kata Eko.
Hal tersebut ditimpali staf khusus Bupati Minsel bidang keamanan, Benny Bella yang menyebutkan Kamtibmas untuk peningkatan keamanan di Desa.
“Jika di bentuk satu Polisi Desa (Poldes) beranggotakan 10 orang, mungkin ini bisa di anggarkan dari Dana desa nantinya, karena ini semata untuk kenyamanan dan ketertiban masyarakat.” Ungkap Benny.
“Ini merupakan satu ide saja untuk kita, mengapa tidak karena soal kenyamanan dan ketertiban adalah satu kebutuhan yang paling utama. Jadi ini semua bisa dimasukan dalam Dana Desa dan bisa di tata, biar nantinya kehidupan yang nyaman dan tentram di dalam masyarakat bisa tercipta,” sambungnya.
Tampak hadir dalam Musrenbang, Danramil, Dinas Dikpora, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, OPD dan BPD serta Insan Pers. #stv/fen
Komentar