Soal PUG, Ismail Madjid Paparkan Kebijakan Pemkot Gorontalo

Gorontalo – ligo .id – Dukungan Pemkot Gorontalo terhadap Program Pengarusutamaan Gender atau PUG menjadi indikator penting penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

Khusus untuk Kota Gorontalo, Tim Verifikator melakukan penjajakan terkait kebijakan dan implementasi program pendukung terwujudnya Pengarusutamaan Gender yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

“Saya melihat Kota Gorontalo sangat siap dengan penilaian ini. Namun tentunya kita akan melihat sajauh mana keseriusan kota Gorontalo yang didukung dengan data dan implementasinya.” jelas Hertomo Heroe, Tim Veifikator APE. Selasa (30/3/21).

Menurut Hertomo Heroe, Pemkot Gorontalo tinggal meng-sinkron-kan data dengan implementasi lapangan terkait dengan program Pengarusutamaan Gender.

Baca juga :  Wabup Asahan Tutup MTQ ke-55 Tingkat Kabupaten Asahan dan Asahan Expo

Dirinya mengakui, pemerintah kota Gorontalo memiliki modal berupa semangat yang tinggi dalam penilaian APE tersebut.

“Ada 7 prasyarat pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dinilai Tim Verifikasi penilaian APE.  Indikator lainnya juga akan melihat seberapa besar dukungan perencanaan dan penganggaran daerah terhadap responsif gender.” jelasnya.

Sebelumnya, Sekda Kota Gorontalo Ismail Madjid memaparkan berbagai kebijakan yang telah ditempuh untuk mendukung program PUG.

Prosesnya kata Ismail, dilakukan secara terencana mulai dari penyusunan visi – misi hingga pelaksananan program kerja.

“Didalam misi Kota 2019 -2024 secara jelas mengatur kesetaraan hak untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau.” kata Sekda Kota Gorontalo.

Lanjut Ismail Madjid, elemen pendukung lainnya adalah dengan membuat regulasi PUG baik peraturan daerah maupun peraturan Walikota Gorontalo.

Baca juga :  Pemprov Gorontalo Jelaskan Soal Frasa Berita Menyarankan Mengganti PPK/PPS  

Perwako mengatur PUG telah diterbitkan Pemkot Gorontalo sejak tahun 2018, tentang rencana aksi PUG nomor 9, belum termasuk program kolaborasi di setiap OPD.

“Dari segi kelembagaan juga demikian, kita telah membentuk kelompok kerja menangani PUG, pembentukan vocal point di semua OPD. Pokja ini dievaluasi secara rutin kemudian mendorong rencana aksi daerah.” beber Sekda.

Kesetaraan gender di kota gorontalo ujar Sekda, menunjukkan tren yang positif. Jalannya  pembangunan di kota Gorontalo tidak lepas dari partisipasi peran kaum perempuan didalamnya.

Sementara itu, soal PUG Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan pelibatan kaum perempuan ada disemua sektor.

Baca juga :  Penyusunan RPJPD-RKPD Sangat Penting, Marten: Acuan Pelaksanaan Pembangunan

Marten Taha mencontohkan, penempatan jabatan di pemerintahan kota Gorontalo, porsi perempuan tidak kalah dengan kaum laki-laki, yakni 3 berbanding 1

“Artinya kita memposisikan perempuan saat ini sama derajatnya dengan kaum laki-laki. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap kaum hawa, mereka adalah bagian dari suksesnya pelaksanaan pembangunan di kota Gorontalo.” pungkas Marten. #vv/adm

Komentar