Jakarta – ligo.id – Pada rapat kerja kemarin Yasin Limpo Menteri Pertanian di gedung DPR/MPR, komisi IV DPR meminta pemerintah untuk menyetop aktivitas impor beras karena diduga menyebabkan penurunan harga beras petani lokal.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah untuk menjaga harga beras agar tidak turun lagi.
Dedi menuding impor beras yang dilakukan oleh oknum badan usaha milik negara (BUMN) mengakibatkan harga beras di Pasar Induk Cipinang turun menjadi Rp9.000 per kilogram.
“Pak Mentan sebagai panglima perang pembela petani, jangan jatuhin lagi harga beras yang sudah murah. Menurut saya sangat murah,” ujar politikus dari Partai Golongan Karya ini. Jakarta, Senin (25/1),
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sudin mengatakan pihaknya meminta pemerintah menghentikan impor beras.
Sebab masalah kelebihan impor beras ini menjadi keluhan para pelaku usaha di bidang pertanian.
“Sudahlah kita setop dulu beras impor ini. Kita produksi dalam negeri kita tingkatkan,” tutur politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Dedi juga meminta pemerintah memastikan agar cadangan beras nasional aman.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementerian Pertanian menetapkan target produksi padi sebanyak 54,70 juta ton gabah kering giling (GKG).
Target ini naik tipis dari produksi 2020 sebesar 54,53 juta ton (GKG) berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Yasin mengatakan produktivitas padi Indonesia mencapai 5,19 ton per hektare, lebih tinggi dibandingkan produktivitas padi di Thailand yang hanya 3,09 ton per hektare, Filipina (3,97 ton per hektare), India (3,88 ton per hektare), Pakistan (3,84 ton per hektare), dan beberapa negara lainnya.
“Produktivitas padi tersebut masih terdapat peluang untuk kita tingkatkan di masa akan datang,” kata Yasin Limpo.
Menurut Yasin Limpo, Kementerian Pertanian pada 2020 memberikan bantuan bibit padi hibrida untuk lahan persawahan seluas 1,92 juta hektare. (#c)
Komentar