LIGO.ID – Setelah pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2020 selesai, pemerintah menilai belum ada tanda munculnya klaster besar covid 19, oleh sebab itu, diyakini pelaksanaan pilkada tidak akan memunculkan dampak seperti yang dikhawatikan oleh banyak orang.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Moh Mahfud MD di Yogyakarta, Senin (14/12).
“Alhamdulillah belum ada kasus, bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru. Apakah Covid masih ada? Masih. Tetapi itu sama saja, malah yang lebih banyak yang tidak ada Pilkada, yang penduduknya lebih banyak, ya lebih banyak kasus. Yang lalu lintas orangnya lebih banyak, ya lebih banyak angka terinfeksinya meskipun tidak ada Pilkada,” kata Mahfud.
Mahfud hadir di Yogyakarta bersama Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian, ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan. Mereka menggelar pertemuan daring bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, yang menyelenggarakan pilkada 9 Desember 2020. Hadir pula penyelenggara pilkada di setiap daerah.
Mahfud menegaskan, hingga kini kondisi terakhir ini patut disyukuri karena berhasil mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang dulu muncul. Seperti diketahui, sejumlah pihak meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Mereka beralasan pilkada berpotensi menghadirkan lonjakan kasus.
Namun, karena ketidakpastian kapan pandemi berakhir, pemerintah, DPR dan KPU sepakat Pilkada diselenggarakan akhir tahun ini. Tekad itu, kata Mahfud, disertai dengan penetapan protokol kesehatan yang ketat.
“Kalau diproyeksikan ke Januari, misalnya 15 hari lagi, kalau rata-rata sehari 7.000 kasus, sekarang ini kira-kira 5.000 kasus perhari. Maka akan ada sekitar 800 ribu kasus di Januari. Jauh di bawah angka yang mengerikan itu,” tambah Mahfud. (#c)
Komentar