Bone Bolango – ligo.id – Polemik tambang batu hitam di Suwawa ramai dipersoalkan oleh masyarakat sekitar lokasi tambang.
Pasalnya, kasus eksploitasi sumber daya alam di Bone Bolango ini cukup meresahkan, dikarenakan telah berdampak negatif terhadap dua sektor sekaligus, yakni kerusakan alam dan kerugian ekonomi daerah.
Merespon hal itu, Paris Djali selaku sekretaris Komisi II DPRD tak tinggal diam. Ia mengakui, Komisi II DPRD Bone Bolango selaku mitra kerja dari Dinas Lingkungan Hidup telah mendapat laporan dari masyarakat terkait penambangan ilegal ini.
“Yang menjadi fokus dari kami yakni tempat pengambilan bahan batu hitam di Bone Bolango dan ternyata telah didistribusikan keluar, serta tidak ada dampak dari hasil batu hitam tersebut untuk masyarakat,” ujar Paris saat dikonfirmasi melalui telepon. Rabu (28/7/2021).
Paris menyebutkan, aktivitas penambangan batu hitam ilegal ini masih jadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan Forkopimda. Ada beberapa hal yang disoroti oleh Komisi II, pasalnya belum ada solusi signifikan sebagai penyelesaian penambangan ilegal ini.
“Maka kami berharap kepada Forkopimda agar segera rapat dan mencari solusi. Agar semua aman, sehingga tidak akan ada lagi yang dirugikan. Ini kan lingkungan rusak, justru rakyat kita dan juga daerah tidak dapat apa-apa,” tegasnya.
Pihaknya menegaskan, rakyat Bone Bolango seharusnya memiliki hak mutlak atas pengelolaan hasil kekayaan alam ini. Bukan malah menanggung dampak merugikan dari penambangan yang tidak sesuai prosedur ini.
“Sekali lagi kekayaan alam ini jangan dimanfaatkan oleh pihak luar dan justru kita tidak dapat apa-apa. Jagan kita hanya akan menangung kerusakan alam dan fasilitas akibat penambangan tersebut,” tandasnya.
Paris menambahkan, Pemda Bone Bolango harus memiliki gebrakan demi mengatasi permasalahan ini. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan guna memberi kepastian kepada masyarakat serta pihak pengusaha.
“Maka kami minta semua pihak untuk memahami aturan. Kita juga harus menentukan jenis batu hitam ini masuk pada kategori apa, sehingga bisa ditentukan regulasi yang tepat,” jelasnya. #din/red
Komentar