Gorontalo – ligo.id – Sanksi terhadap pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro dan pelaksanaan vaksinasi di provinsi Gorontalo jadi sorotan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, DR. Drs. Paris RA Jusuf, S.Sos.I., M.Si.
Meski PPKM di Provinsi Gorontalo dinilai sudah berjalan dengan cukup baik, Paris meminta ketegasan terhadap pelanggar prokes.
“Hanya saja meminta Pemerintah untuk lebih meningkatkan ketegasan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mentaati Peraturan yang telah ditetapkan.” tegas Paris Jusuf saat rapat evaluasi PPKM bersama Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dan jajaran Forkopimda. Kamis (8/7/2021).
Rapat evaluasi tersebut sebagai tindak lanjut hasil rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI secara virtual pada tanggal 7 Juli 2021 kemarin.
Disisi lain, Aleg dari Partai Golkar itu mengapresiasi beragam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menerapkan PPKM Mikro selama ini.
Ia juga menekankan, agar pemberlakuan PPKM skala Mikro ini jangan menjadi beban Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebab Ia yakin Pemerintah Kabupaten/Kota sudah melakukannya secara maksimal hanya saja pada tindakan yang akan dilakukan.
“Jangan ada pembiaran, pendiaman terhadap apa yang telah disepakati, intinya edaran, regulasi dan ketentuan sudah kita laksanakan.” ungkap Paris.
“Tapi masih ada saja yang melanggar jadi harus ada tindakan yang jelas tak hanya narasi saja” tandas Ketua Deprov. #vv/red
Komentar