Bone Bolango – ligo.id – Komisi I DPRD Bone Bolango merespon pengaduan yang disampaikan oleh kepala desa menyangkut BPJS Kesehatan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Senin (19/4/2021)
Ketua Komisi I, Faisal Mohie menjelaskan untuk BPJS bagi aparat desa anggarannya sudah di alihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
“Ketahuan bahwa pada peraturan yang di teken pada 1 April kemarin, ternyata aparatur desa tidak tercover oleh BPJS dari daerah. Sudah keluar dari Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Dinas Sosial.” ungkap Faisal.
Lebih lanjut, Faisal Mohie menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak aparatur desa untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
“Hak dari ASN PNS, hak dari masyarakat. Kewajiban kita daerah adalah membayar hak tersebut dan itu sudah berlaku sebenarnya” kata Faisal.
Seharusnya aparatur desa mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu tentang perubahan ini. Sehingga ketika aparat sakit dan menjadi pasien umum lainnya, mendapatkan pelayanan yang baik.
“Solusinya bagaimana agar kondisi ini bisa kita minimalisir” pungkasnya. #dan/adm
Komentar