Bone Bolango – ligo.id – Perbedaan pemahaman, regulasi dan penafsiran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pelayanan di Desa dibahas dalam RDP bersama Komisi I DPRD Bone Bolango.
“Kami Komisi I berinisiasi untuk mengakhiri seluruh perbedaan ini, dan pandangan ini harus disatukan,” kata Ketua Komisi I, Faisal Mohie. Senin (21/6/2021)
“Apapun regulasi yang turun, kita laksanakan sesuai yang diperintah oleh Peraturan Perundang-undangan.” sambungnya.
Aleg dari PPP itu inginkan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada Perpu, sehingga kecil potensi untuk terjadinya penyimpangan.
Menurutnya, selama menaati regulasi yang ada, maka tidak ada permasalahan terkait tindakan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Ada beberapa peraturan yang keluar dari lembaga yang berbeda, dalam hal ini pemerintahan. Bupati silahkan dilaksanakan, karena ada regulasinya dan peraturan yang menaungi. Sehingga minimnya potensi untuk terjadinya penyimpangan.” pungkasnya. #ptr/red
Komentar