LIGO.ID – Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Boalemo melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Selasa (19/11).
Ketua DPRD boalemo, Karyawan Eka Putra Noho mengatakan, kunjungannya ke Kemendagri adalah untuk mengkonsultasikan RAPBD dan dana DAK tahun 2020, serta tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai dan konsultasi yang kami lakukan hari ini, baik dari pihak eksekutif dan legislatif guna untuk memahami secarah benar, regulasi yang akan kita jadikan dasar saat melakukan peruntukan keuangan daerah,” tutur Eka Putra Noho dalam keterangan resminya, Rabu (20/11).
Ia berharap, setelah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait pengelolaan keuangan daerah, tim banggar DPRD dan TAPD dapat memahami aturan secara benar dan komperhensif. Sehingga, pembahasan RAPBD hingga pengelolaan dan peruntukan anggaran, baik DAK dan DAU dapat dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Konsultasi ke Kemendagri merupakan suatu keharusan bagi badan anggaran DPRD dan TAPD, agar pelaksanaan pembahasan anggaran tahun 2020 benar-benar berjalan sesuai regulasi yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah,” pungkasnya.
Pada konsultasi tersebut, tim badan anggaran DPRD Boalemo dan tim TAPD dipimpin langsung Ketua DPRD Boalemo diterima langsung Kasi Perencanaan Anggaran Wilayah III Kemendagri, Yanuar Andriayan Putra.
Komentar