LIGO.ID – Pemerintah memutuskan vaksin Covid-19 disebar melalui dua skema yakni gratis dan berbayar, hal inipun mengundang kritik berbagai kalangan masyarakat.
Rasio penduduk yang harus membayar untuk mendapatkan vaksin adalah 70 persen atau sekitar 75 juta orang dari 107 penduduk berusia 18-59 tahun yang ditargetkan pemerintah sebagai penerima vaksin Covid-19.
Keputusan pemerintah ini dikhawatirkan menimbulkan reaksi penolakan sehingga tujuan herd immunity yang diinginkan tidak akan tercapai.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tidak akan cukup untuk menanggung biaya program vaksinasi massal Covid-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia”. Siti Nadia Tarmizi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Pasalnya, pemerintah saat ini sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.
“Kita juga memperhatikan kondisi fiskal negara kita. Sehingga selain vaksinasi nasional yang harus kita kerjakan, untuk orang-orang yang sakit atau pun harus dirawat karena Covid-19, harus diisolasi karena Covid-19, di tahun 2021 tentunya layanan ini tidak bisa dihentikan karena kita fokus semuanya untuk vaksinasi. Ini kan akses layanan ini harus tetap kita lanjutkan, “ ujarnya kepada VOA, di Jakarta, Selasa (15/12).
Ia mengatakan, pemerintah pun juga sudah mengeluarkan berbagai stimulus untuk memperbaiki perekonomian yang anjlok. Apalagi, pendapatan negara telah berkurang drastis akibat adanya relaksasi pajak.
Siti mengatakan, jumlah mereka yang memerlukan vaksin Covid-19 juga sangat besar, jauh lebih besar dibanding jumlah peserta program-program vaksinasi atau imunisasi massal yang pernah digelar oleh pemerintah sebelumnya.
“Tapi kita harus melihat kalau negara lain, penduduk Singapura berapa jumlahnya dibandingkan Indonesia, kalau kita jumlah penduduknya sama dengan Singapura mungkin kita bisa (gratis). Yang kedua, Malaysia misalnya, sama juga. Jadi kita harus melihat perbandingan bukan hanya negaranya saja, tapi juga lihat jumlah penduduk yang harus dilakukan vaksinasi,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa skema vaksinasi Covid-19 secara mandiri utamanya akan ditujukan kepada perusahaan untuk bisa memvaksin seluruh karyawannya. Sehingga, para pengusaha ini nanti dapat menjalankan kembali usaha mereka.
“Itu bisa menjalankan bisnisnya kembali. Jadi pabrik bisa berproduksi, seperti kondisi sebelumnya. Jadi itu yang diharapkan supaya, kita makin menggerakkan roda ekonomi, akan ada penyerapan tenaga kerja, akan ada perputaran ekonomi dan sebagainya,” tuturnya.
Siti menjelaskan bahwa untuk tahap awal pemerintah membidik sebanyak 35 juta orang yang bisa mendapatkan program vaksinasi secara gratis. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa cakupan ini akan bertambah lagi.
“Tapi angka ini akan sangat berkembang ya pasti kemungkinan akan ada perluasan. Itu hanya perkiraan awal saja, karena memang belum memutuskan secara resmi berapa proporsinya, berapa jumlah, karena jumlah cakupannya yang akan divaksin pun juga masih terus berkembang,” jelasnya. (#c)
Komentar