LINTAS LIMBOTO (LIGO) – Masyarakat Gorontalo patut berbangga dengan tampilnya Tokoh Gorontalo yang juga deklarator Provinsi Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo dikancah Nasional untuk memperjuangkan nasib Petani Kelapa di seluruh Indonesia.
Nelson yang juga Ketua Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek) Indonesia, saat ini terus mendorong Pemerintah Pusat agar memikirkan nasib Petani Kelapa. Tidak hanya mendorong, Nelson dan Kopek selalu memberikan solusi kepada Pemerintah Pusat atas anjloknya Harga Kelapa di Indonesia.
Ditengah upayanya itu, masih saja ada pihak yang melontarkan kritikan kepada Nelson atas Perjalanan Dinasnya dalam Pertemuan Kopek beberapa waktu lalu di Bali. Padahal Pertemuan tersebut untuk membahas upaya lanjutan Kopek dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk menaikkan Harga Kelapa.
Tidak hanya di Kabupaten Gorontalo, Nelson mengatakan anjloknya Harga Kelapa juga dialami oleh seluruh daerah di Indonesia. Kalaupun Pemerintah Kabupaten Gorontalo dikritik karena dinilai gagal menaikan Harga Kelapa, justru kata Nelson yang gagal adalah Pemerintah Pusat.
“Kalau bicara tidak mampu, Pemerintah Pusat yang tidak mampu. Anjolknya Harga ini dari atas (Pemerintah Pusat) bukan terjadi di Kabupaten Gorontalo,” kata Nelson, Selasa (17/09).
Kepada pihak yang mengkritiknya, Nelson tegaskan, justru dengan hadirnya Kopek upaya-upaya menaikan Harga Kelapa di Indonesia terus dilakukan. Setelah lahirnya Kopek jelas Nelson, semangat Pemerintah Daerah bergabung memikirkan masa depan Kelapa di Indonesia. Selain itu semangat berkolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Petani serta kolaborasi juga terjalin dalam lingkup internasional.
“Kalau Kita bandingkan Harga Kelapa di Gorontalo dengan daerah lain, justru harga Kita masih lebih tinggi. Kalau Kita pikir lagi, dengan Kita (Kopek) bertemu dan mendorong Pemerintah harganya masih begini apalagi kalau kita tidak bertemu,” kata Nelson.
Karena itu Nelson mengajak seluruh Daerah Penghasil Kelapa untuk saling membuka diri dan bersama mendorong Pemerintah Pusat memikirkan nasib Kelapa di Indonesia. (B01).
Editor: Syahrir
Komentar