Gorontalo – ligo.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi audiens bersama Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Tanah Air terkait penanganan Covid-19 di provinsi Gorontalo.
Beberapa poin aspirasi dari aliansi tersebut diantarnya tentang persyaratan vaksinasi dan angkutan umum, menyangkut transparansi anggaran serta kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengetatan-pengetatan.
“Ini sebenarnya sudah masuk pada ranah dua Komisi, Komisi I dan Komisi IV maka kami menyampaikan akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).” ujar Sofyan. Senin (13/9/2021)
“Dan kami DPRD meminta mereka (aliansi) untuk dapat menyurat agar supaya surat tersebut akan dikaji dan dibahas nantinya bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.” sambungya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Sandi S. Mobi menyampaikan beberapa tuntutan terkait keresahan masyarakat sampai hari ini.
Antaranya tuntutan mengenai vaksinasi, PPKM terhadap pedagang kaki lima atau pekerja informal, transparansi anggaran, Peraturan Daerah (Perda) terkait jaminan orang setelah divaksin dan meminta Gubernur untuk mencabut Surat Edaran (SE) terhadap angkutan umum (bentor dan ojol).
Ia meminta DPRD Provinsi Gorontalo mengusulkan Rapat Dengar Pendapat bersama dinas-dinas terkait,
“Baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan lembaga eksekutif itu sendiri yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo.” tandasnya. #vv/efd
Komentar