oleh

Yanto Manan: Perubahan Penggunaan Hibah Pilkada Kabgor Sesuai Adendum NPHD

LIGO.ID – Selasa 23 Juni pekan lalu, Pemda kabupaten Gorontalo bersama Bawaslu kabupaten Gorontalo, menandatangani Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak pada Tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Terjadinya Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah, sebagai tindak lanjut dari adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yanto Manan menjelaskan, perubahan tersebut juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 terkait Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Baca :  Dorong Peningkatan Pelayanan PDAM, DPRD Boalemo Studi Tiru ke PDAM Manado

“Perubahan tersebut, juga karena adanya penetapan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD,” jelas Yanto, saat diwawancarai di ruang kerjanya. Senin (29/6).

“Sehingga, tentu hal ini akan berdampak kepada rincian kebutuhan biaya yang telah disusun oleh Bawaslu maupun KPU.” lanjut Yanto menjelaskan.

Menurutnya, perubahan NPHD itu dapat dilakukan, baik itu terhadap penyesuaian besaran dan rincian penggunaan hibah, yang meliputi penyesuaian perubahan tahapan jadwal program kegiatan dan penyesuaian standar kebutuhan barang dan jasa dan honorarium  pada Bawaslu maupun KPU. (ed/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *