oleh

Workshop Digitalisasi UMKM, Inisiatif Pemkot Pulihkan Ekonomi Kota Gorontalo

LIGO.ID – Wakil Walikota Gorontalo Ryan F. Kono, membuka sosialisasi bagi UMKM penerima bantuan usaha, berlangsung di Aula Banthayo Lo Yiladia(BLY) Kamis (10/12) Wawali jelaskan, ada sejumlah inisiatif Pemerintah Kota Gorontalo dalam rangka pemulihan ekonomi.

Inisiatif itu kata Wawali, seperti melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan strategi peningkatan pemasaran. Juga pemberian modal usaha bagi wirausaha pemula dari kementerian koperasi dan UKM RI. Termasuk workshop digitalisasi UMKM yang pesertanya mencapai 500 orang pelaku usaha mikro. Selain itu memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok usaha mikro, yang berjumlah 34 kelompok.

“Dalam setiap kelompok ada 10 orang, sehingga totalnya sebanyak 340 prang, dan setiap pelaku usaha mendapatkan Rp 2,5 juta. Selanjutnya memberikan bantuan produktif usaha mikro melalui program Pemerintah Pusat, dan dari 13 ribu yang terdata yang terrealisasi sebanyak 7 ribu pelaku usaha. Penerima bantuan ini sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat, melalui program Bantuan Langsung Tunai,” ungkap Ryan.

Kegiatan ini dirangkaikan juga dengan penyerahan secara simbolis kartu peserta BPJS TK (Tenagakerjaan), baik formal dan informal. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.

Baca :  Program BSPS di Gorontalo, Bank Mandiri Kucurkan Dana Rp. 22,5 Miliar

Serta Peraturan Wali Kota Gorontlao nomor 13 tahun 2019, tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga penunjang kegiatan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pekerja sektor informal.

“Maka Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun anggaran 2020 telah mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi bantua iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik formal dan informal. Khususnya bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 21.604 pekerja selama dua bulan, terhitung sejak Bulan November sampai dengan Bulan Desember,” jelas Ryan.

Selain itu tambah Wawali bahwa, penyerahan juga terhadap TPKD melalui bantuan subsidi upah yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jumlah BSU sebesar Rp 600 ribu setiap pekerja dalam per bulan, selama empat bulan. Sehingga totalnya sebanyak Rp 2,4 juta per orang. Termasuk menyerahkan santunan jaminan kematian sebsar Rp 42 juta kepada ahli waris pekerja, pada instansi lingkungan hidup.

Baca :  Kata Nelson Usai Ditetapkan Pemenang Pilkada Kabupaten Gorontalo

“Seluruh program ini adalah sebagai bentuk kepedulian dari Pemerintah Kota Gorontalo, kepada seluruh masyarakat baik pelaku usaha mikro mapun pekerja formal dan informal,” terang Ryan.

Wawali berharap, semua penerima bantuan agar dapat menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan pekerja, serta kepentingan pengembangan usaha.

“Ini adalah bentuk perhatian Pemerintah Kota Gorontalo kepada seluruh masyarakat pekerja baik formal dan informal. Bantuan ini selain untuk kesejahteraan, juga untuk pengembangan usaha agar masyarakat pekerja dan pelaku usaha lebih baik kedepan,” pungkas Ryan. (#c)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *