PERISTIWA (LIGO.id) – Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Tolinggula (KPMIT) lakukan aksi damai yang dilakukan didepan kantor Gubernur Gorontalo. Massa aksi menuntut Pemerintah Provinsi agar serius dalam menangani konflik tapal batas Tolinggula-Buol yang belum terselesaikan sapai saat ini, selasa (30/10/18).
Dalam aksi ini pengurus KPMIT meminta kepada Pemerintah untuk membuat pos terpadu di perbatasan Tolinggula-Buol, hal ini menjadi tuntutan massa aksi karena sudah terjadi konflik sosial yang terjadi di Tolinggula.
“Di Tolinggula sudah terjadi konflik sosial, ada adu mulut antara warga. Nah ini yang kami takutkan jika konflik tapal batas belum terselesaikan. Ini bahaya bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang mengalami konflik,” kata Syahril Yusuf pada aksi di depan kantor Gubernur.
Selain pos terpadu, ada 2 poin juga yang menjadi tuntutan lainnya yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan meminta penganggaran terhadap pembaruan tapal batas atau Update tapal batas yang ada di perbatasan Tolinggula dan Buol.
Sementara itu Asisten Bidang Pemerintahan, Syukri J. Botutihe yang bertanggung jawab terhadap batas wilayah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi tidak pernah membiarkan masalah ini berlarut-larut.
“tadi malam juga diadakan pertemuan yakni rapat konsultasi dengan kepala DPR dan seluruh perangkat DPR di Miranti. Salah satu yang dibahas adalah termasuk batas wilayah Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah,” kata Syukri.
Baca Juga : Masih Jadi Polemik, Tim Survei Gabungan Tinjau Seluruh Tapal Batas Gorut-Buol
Masa aksi juga meminta Gubernur untuk melakukan pertemuan Gubernur Sulawesi Tengah dan Gorontalo dalam menyelesaikan konflik ini yang sampai saat ini pertemuan kedua belah pihak belum terlaksana.
Dalam hal ini Syukri menerangkan bahwa pertemuan kedua belah pihak sudah dikomunikasikan dan bersepakat untuk melakukan pertemuan. Dan pertemuan yang direncanakan itu tidak terlaksana karena ada musibah yang terjadi di Sulawesi Tengah.
“sebenarnya pertemuan sudah dilakukan dua bulan lalu, tapi karena tertunda dengan musibah yang terjadi di Sulawesi Tengah. Namun pertemuan ini akan tetap dilaksanakan,” kata Syukri.
Lanjutnya juga Pemerintah Provinsi sudah menyurat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk melakukan pertemuan kembali, dan saat ini Kemendagri sedang membahas kembali dalam menangani persoalan ini dan akan dijadwalkan kembali pertemuan Gubernur Gorontalo dan Sulawesi Tengah. (#AtrE).
Komentar