LINTAS KAMPUS (LIGO) – Temu Ilmiah perguruan tinggi swasta di Gorontalo, Sekretaris lembaga layanan perguruan tinggi (L2-DIKTI) wilayah IX, Dr. Hawignyo, MM. paparkan pentingnya reformasi birokrasi kampus dalam pelayanan prima terhadap mahasiswa. Selasa (25/09), Unisan Gorontalo.
Dr. Hawingnyo dalam paparannya juga menyampaikan, setiap perguruan tinggi wajib memiliki Statuta yaitu pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan untuk dipakai sebagai acuan dalam merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan dan yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.
Selain itu, ia juga menyampaikan dalam birokrasi kampus yang dianggap kurang memuaskan, Mahasiswa dapat melaporkan perguruan tinggi tersebut kepada L2-Dikti melalui aplikasi Lapor.
“melalui aplikasi lapor, masyarakat dan mahasiswa dapat melaporkan perguruan tinggi yang dianggap tidak melakukan pelayanan. Contohnya, ada janji dari kampus, ruangan kelas ber AC tetapi faktanya tidak, atau tentang dosen yang jarang masuk juga bisa dilaporkan,” jelasnya.
Selain dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa, perguruan tinggi juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang wajar kepada dosen.
“pemberian wajar kepada dosen itu dari segi gaji dosen. Namanya dosen, kita harapkan digajilah yang wajar,” harap Dr. Hawingnyo
Sementara itu, rektor perguruan tinggi Unisan Gorontalo, Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si. mengatakan dalam pelayanannya, Unisan telah melaksanakan dan memberikan pelayanan yang prima bagi mahasiswa.
“salah satu contohnya, kedepan itu kita telah memikirkan untuk pemberian kuliah Online. Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi capek-capek, cukup tinggal dirumah,” tutur Dr. Gaffar Latjokke
Untuk Statuta sendiri, di Unisan sejak dua tahun lalu di rubah sesuai keinginan masyarakat,
“visi-misinya kita sudah ubah sesuai dengan keinginan masyarakat. Visinya itu adalah terdepan dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi yang berbasis technopreneurship,” imbuhnya.
Menanggapi pemberian gaji kepada dosen, Dr. Gaffar mengatakan dosennya di Unisan, digaji sama halnya seperti aparat sipil negara. Tetapi Gaffar Latjokke juga mengatakan bisa memberikan gaji yang lebih tinggi dari aparat sipil negara, asalkan dosen tersebut secara maksimal melaksanakan tugasnya sebagi dosen.
“jangan hanya dilihat dari segi gajinya. Kalau di Unisan ini kan, fasilitas yang diberikan kepada dosen lengkap. Mulai dari mobil, ada juga motor, dan bahkan tempat tinggal. Sehingga kalau dilihat secara keseluruhan, apa yang didapatkan oleh dosen di unisan itu melebihi gaji aparat sipil negara,” terang Dr. Abd.Gaffar Latjokke.
Laporan: Najid Lasale
Editor: Arlan
Komentar