oleh

Tahir Badu: Pemda Segera Cairkan Insentif Nakes di Bone Bolango

Bone Bolango – ligo.id – Tenaga Kesehatan (Nakes) yang menjadi garda terdepan penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya di wilayah kabupaten Bone Bolango masih harus menunggu kepastian mendapatkan insentif yang masih tersendat.

Meski alokasi dana untuk insentif nakes memang sudah disiapkan dalam anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp36 Miliar melalui dana APBD pada proses refocusing 8 persen, namun realisasi penyaluran insentif ini masih tergolong rendah, baru mencapai 13 %.

Merespon kondisi itu, Tahir Badu selaku Ketua Fraksi Gerindra, mendesak Pemerintah Bone Bolango agar segera mencairkan insentif untuk nakes.

“Fraksi Gerindra prihatin, nakes yang tengah bertarung di garda terdepan mengorbankan nyawa melawan virus covid-19 kemudian malah tidak ada perhatian. Maka kami mendesak Dinkes, jangan lagi menunggu-nunggu,” ujar Tahir.

Desakan ini tentu bukan kali pertama disuarakan Fraksi Gerindra, sebelumnya pada rapat TAPD dengan pihak rumah sakit, dan dinas kesehatan selaku mitra kerja rumpun kesehatan, Tahir tak luput mengingatkan hal ini.

Baca :  Gagas Pendirian Depo Arsip, Marten Taha Sambangi ANRI

Tahir mengakui, permasalahan terkait pembayaran insentif nakes di Bonebol disebabkan karena adanya perubahan tanggung jawab jelang akhir tahun 2020.

Anggaran untuk nakes yang mesti dibayarkan melalui APBN sebesar Rp 5 milyar malah diserahkan menjadi tanggungan Pemda lewat APBD, pasca surat keputusan Menteri Keuangan diturunkan.

Terkait standar pembayaran sebelumnya di APBN, lanjut Tahir, dokter spesialis mendapatkan insentif sebesar Rp. 15 juta. Namun sejak dialihkan ke APBD, standar biaya daerah hanya mampu menanggung Rp. 5 juta.

Hal ini dikarenakan keuangan pemda tidak mampu dipaksakan, sehingga Menteri Keuangan memberikan ruang kepada daerah untuk menentukan sendiri standar biayanya.

“Begitu juga halnya tenaga kesehatan lain di puskesmas hanya bisa dibayarkan setengahnya dari Rp5 juta perbulan menjadi Rp2,5 juta. Alhamdulilah itu akhirnya sudah dibayar utang itu kurang lebih Rp1,6 Miliar,” ungkap Tahir.

Namun sampai Juli 2021 ini, ungkap Tahir, belum juga ada pencairan dari Pemda. Berdasarkan penelusuran, hal ini bukan karena ketidakpastian realisasi keuangan daerah, namun sebaliknya belum ada pengajuan tagihan dari tingkat bawah, baik itu dari puskesmas, rumah sakit, maupun Dinas Kesehatan.

Baca :  Marten Taha Jajaki Kerjasama Digitalisasi UMKM dengan Pemprov DKI Jakarta

Fraksi Gerindra meminta agar proses perampungan dokumen administrasi tagihan yang sekarang sedang disiapkan dan dijanjikan selesai pekan ini dipercepat. Sehingga dana refocusing yang telah disiapkan segera terealisasi.

“Mana saja tagihan yang sudah masuk input kemudian tagih ke keuangan pemerintah daerah agar bisa secepatnya diterima Nakes,” tegas Tahir. #din/red

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *