oleh

Sekda Sulsel: Whistle Blower System Penting Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Makassar – ligo.id – Whistle Blower System (WBS) bermanfaat sebagai media informasi bagi APIP dalam deteksi dini (early warning system) dan langkah preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pelaksanaan Whistle Blower System (WBS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Whistle Blower System (WBS) adalah pengendalian/pengawasan internal untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkuat penerapan praktik good governance.” kata Sekda Sulsel, Abdul Hayat Gani saat membuka rapat Sosialisasi Pergub Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS. Kamis (22/7/2021)

“Adapun aplikasi telah dibangun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat diakses pada www.wbs.sulselprov.go.id namun masih membutuhkan pengembangan dan sosialisasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Menurutnya, salah satu Fokus dan Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah Pengawalan Reformasi Birokrasi terhadap Perangkat Daerah dalam membangun Sub Area Penguatan Pengawasan, diantaranya adalah penanganan benturan kepentingan penanganan laporan pengaduan (Whistle Blower System).

Hal itu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021.

Baca :  Gagas Pendirian Depo Arsip, Marten Taha Sambangi ANRI

Dengan adanya Pergub Sulsel Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, jelas Sekda, sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dengan menciptakan budaya pelayanan publik.

Budaya pelayanan publik yang dimaksud Abdul Hayat adalah memahami, mencegah, menegakkan integritas dan mengatasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, adil, transparan, efektif, dan efisien.

Ia meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan melaksanakan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.

Baca :  Curah Hujan Tinggi, Ryan Kono Minta OPD Terkait Antisipasi Dampak Bencana

Hadir dalam rapat virtual zoom meeting ini, Plt Inspektorat Sulsel, Kepala BKAD, Kepala BPBD Sulsel, Plt Bappelitbangda, dan turut mendampingi Sekdaprov Sulsel, Plt Kepala Biro Adpim, Plt Kepala Biro Barang dan Jasa, Plt Kadis DP3A. #nat/red

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *