oleh

Pulihkan Dampak Covid-19, Pemda Kabgor Ajukan Pinjaman PEN Daerah

LIGO.ID – Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada awal Maret tahun 2020 hingga saat ini, berbagai daerah mengalami dampak ekonomi, termasuk kabupaten Gorontalo.

Hal tersebut menyebabkan pemerintah terus melakukan inovasi melalui program kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabid Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Yanto Manan menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama beberapa Pemerintah Kabupaten/kota se-Indonesia sementara mengajukan permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah, kepada Kementerian Keuangan, untuk pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

“Pemerintah Kabupaten kota se-Indonesia sementara mengajukan permohonan pinjaman PEN daerah ke pemerintah pusat. Pinjaman ini dalam rangka pemulihan ekonomi nasional daerah akibat dari dampak pandemi Covid-19, melalui PT. SMI sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menangani pinjaman PEN Daerah.” jelas Yanto saat diwawancarai di ruang kerjanya. Selasa (1/9).

Pengajuan pinjaman tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2020, tentang pelaksanaan Peminjaman PEN Daerah.

Baca :  Pakar Hukum: Pelibatan BIN dalam Penanganan Covid-19 Berpotensi Menimbulkan Penyimpangan
Kabid Anggaran Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, Hariyanto Manan

Yanto menambahkan, dokumen kelengkapan administrasi, telah diserahkan ke pihak PT. SMI, Kemendagri maupun Kementerian Keuangan, dan saat ini pihaknya sedang menunggu evaluasi dari pihak yang dimaksud.

Pemasukan dokumen itu telah lakukan pada tanggal 26 dan 27 Agustus, menurutnya kabupaten Gorontalo memenuhi syarat untuk pinjaman PEN, salah satunya adalah, sebagai daerah yang mengalami dampak pandemi Covid-19, serta memenuhi nilai rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN.

“Kita memiliki kegiatan daerah yang mendukung program PEN, kemudian jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang baru, itu tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD, memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN daerah.” pungkas Yanto. (ed/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *