LIGO.ID – Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) diharapkan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi perekonomian serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasioal.
Harapan tersebut berdasarkan hasil rapat Badan Keuangan Daerah kabupaten Gorontalo bersama pejabat Kementerian Dalam Negeri tentang Percepatan dan Perluasan Transaksi Pembayaran Non Tunai, sesuai Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Nomor T.005/2599/KEUDA. Rabu (8/7).
Melalui rapat Video Conferensi tersebut, menghasilkan 4 poin kesepakatan diantaranya, pertama, ditengah kondisi yang tidak menentu sebagai dampak wabah Covid-19, penetrasi teknologi dalam bentuk inovasi digital semakin strategis dan mengakar pada seluruh sendi kehidupan.
Digitaisasi yang di awali dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) menjadi sebuah harapan sekaligus solusi untuk menjawab tantangan. Penerapan digitalisasi daerah melalui ETP diharapkan juga dapat turut mendorong resiliensi perekonomian dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasioal.
Poin kedua, ETP memiliki peran yang sangat krusial dan memberikan manfaat baik pemda maupun masyarakat. Sisi pemda , ETP berdampak positif dalam optimalisasi PAD, meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta mendorong inklusivitas ekonomi dan Keuangan.
Yang ketiga, implementasi ETP ke depan diharapkan menuju inovasi Digital Payment seperti QR Indonesia Standard (QRIS), sehingga mampu mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.
Selain inovasi, yang harus juga dikembangkan adalah Sistem Pelaporan untuk monitoring dan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Dan poin terakhir, implementasi ETP secara umum sudah melewati tahap Inisiasi, dan berapa pada tahap Tranformasi dan Ekspansi. Sinergi Pusat-Daerah, penguatan pada aspek Informasi dan Data, Implementasi, Infrastruktur, Koordinasi dan Ketentuan (31 + 2K) diharapkan dapat mendorong pemda mencapai tahap ETP yang diharapkan. (ed/red)
Komentar