ligo.id – Setelah terkonfirmasi Indonesia terkena penyakit menurar Covid 19 dan ditetapkan pada Maret Indonesia berstatus darurat. Hal ini membuat pemerintah berusaha dalam mencegah kenaikan angka penularan
“Ini luar biasa.Karena yang pertama, penularannya adalah dari manusia ke manusia. Dan banyak hal yang sebenarnya belum kita ketahui bagaimana upaya kita untuk menanganinya,” kata Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML), Kementerian Kesehatan, (29/12/2020).
Selama 10 bulan terakhir, pemerintah berusaha meredam penyebaran virus tersebut.
Namun, pada penghujung 2020, sudah lebih dari 740 ribu orang terinfeksi Covid-19.
Ini termasuk lebih dari 22 ribu orang meninggal. Indonesia menjadi negara dengan kasus Covid-19 terparah di Asia Tenggara.
Masdalina Pane Ahli epidemiologi dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), menilai bahwa pemerintah perlu memperbaiki banyak hal dalam penanganan pandemi Covid-19.
Pertama, soal masih digunakannya rapid diagnostic test antibodi yang dinilai memiliki sensitivitas “tidak terlalu baik.” Padahal, ujarnya, banyak para pakar sudah mengkritik metode ini.
kedua, upaya memutus rantai penularan yang belum tepat karena proses karantina kontak erat tidak dilakukan secara sistematis.
Menurut Masdalina, pada awal virus corona terdeteksi di Indonesia, seharusnya pemerintah cukup mengarantina kontak erat dalam skala kecil, seperti karantina rumah.
Cara ini dinilai lebih efektif mengendalikan pandemi, daripada menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang melumpuhkan ekonomi masyarakat.
Ketiga, kapasitas pengujian juga belum memenuhi standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), yaitu 1 per 1.000 penduduk per minggu, kecuali di Jakarta.
Keempat, kepatuhan pemerintah daerah untuk mengikuti pedoman pengendalian juga dipertanyakan.
Poin kelima, komunikasi publik pemerintah yang salah kaprah.
Pada awal pandemi, kata Masdalina, pemerintah seolah-olah ingin menunjukkan bahwa pandemi sudah terkendali.
Tujuannya mungkin untuk menenangkan masyarakat. Namun hal itu justru membuat masyarakat mengabaikan protokol kesehatan.
Namun, Masdalina mengapresiasi komunikasi publik Menteri Kesehatan baru, Budi Gunadi Sadikin, saat menerangkan perkembangan penanganan pandemi di Istana Negara pada 29 Desember 2020.
Ia berharap komunikasi publik pemerintah akan jauh lebih positif, terutama dalam menginformasikan program vaksinasi.(#c)
Komentar