oleh

Marten Taha: Tumbuhkan Perekonomian Butuh Kolaborasi Pemda dan Stakeholder

Kota Gorontalo – ligo.id – Pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat pandemi Covid19 masih terus dicarikan solusi melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kebijakan yang diambil Pemerintah pun membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari semua stakeholder utamanya para pengusaha yang mempekerjakan karyawannya.

Hal ini terungkap dalam Dialog Sosial dalam rangka memperingati Hari Buruh Nasional dengan tema Kolaborasi Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja Dimasa Pandemi Covid-19.

Wali Kota Gorontalo, Marten Taha menuturkan, wabah corona yang menyerang tiba-tiba saat Indonesia sedang bergerak maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ia mendorong lahirnya solusi untuk menghasilkan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membangun kesepahaman melalui kemitraan mengenai dinamika kekuatan antara Pemerintah dan non Pemerintah yang dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi pekerja.

Baca :  Nelson Minta Mahasiswa KKN UNG Dampingi Program KUR dan Vaksinasi

“Dengan adanya bencana non alam ini membuat pertumbuhan ekonomi kita cenderung melambat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi semua stakeholder terkait dalam mengatasi permasalahan saat ini.” tutur Marten. Kamis (23/7/2021)

Tak cukup dengan suntikan Dana PEN, untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi, Pemda kota Gorontalo mendorong pembentukan kemitraan multi pihak atau kolaborasi antara Pemerintah dan stakeholder.

“Karenanya saya meminta kepada APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) untuk wajib mengikutkan seluruh pekerjanya pada program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.” jelasnya.

“Dengan harapan pekerjanya terlindungi pada program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua (jaminan pensiun).” sambungnya.

Tercatat, masih ada 985 pekerja yang belum didaftarkan pada BPJS kesehatan dan justru terdaftar pada program FBI Pemerintah Kota Gorontalo.

Baca :  Pemda Kabgor Kembangkan Sektor Peternakan Sapi

Untuk itu Marten meminta Dinas Tenaga Kerja untuk mengevaluasi perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

“Dengan telah disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saya meminta kepada Dinas Tenaga Kerja, APINDO dan seikat pekerja untuk terus mensosialisasikan UU Cipta Kerja tersebut yang menyangkut Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha.” imbuhnya. #vv/red

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *